FENOMENA HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI HUKUM POSITIF Van Vollenhoven di dalam tulisannya yang berjudul “Thoerbecke en het Administratief recht” mengatakan bahwa HTN adalah hukum tentang negara dalam keadaan berhenti (diam, statis), sedangkan HAN hukum tentang negara dalam keadaan bergerak (bekerja, dinamis). Menurut Logemann bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Secara […]
Read MorePRINSIP PRECEPTUAL SELECTIVITY DAN TUJUAN LUHUR PRESIDEN JOKO WIDODO Dalam prinsip “Preceptual Selectivity”, dianut sikap politik yang cenderung membatasi diri secara cermat dan selektif untuk menanggapi aspek – aspek tertentu dari semua persepsi yang muncul dalam percaturan politik, yang merupakan selektivitas aturan. Esensi prinsip “Preceptual Selectivity” ialah keselektifan dalam menilai fenomena – fenomena (gejala – gejala) […]
Read MoreKOMITMEN PERJUANGAN DAN KEKUATAN RAKYAT INDONESIA Kekuatan “KEHENDAK RAKYAT” untuk turut terlibat aktif dalam perjuangan memprotes dan melakukan perlawanan terhadap propaganda – propaganda menyesatkan dan upaya – upaya agitasi – provokasi adalah merupakan potensi yang harus dikelola dan diberdayakan oleh PEMERINTAH. Kelompok dan AKTOR INTELEKTUAL pelaku keserakahan dan kekerasan saat ini sudah […]
Read MoreCONTOH SURAT TANGGAPAN ATAS SURAT TEGURAN PAJAK PENGHASILAN Jakarta, 29 Mei 2019 Nomor : 032/AHH&Ass./PPh/V/2019 Lampiran : – Perihal : Tanggapan dan Penjelasan atas Surat Teguran No. ST-00818/THN/WPJ.20/KP/.0903/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Kepada, YTh: Kepala Kantor KPP Pratama Jakarta Duren Sawit Jl. Matraman Raya No. 43A Jakarta 13150 Dengan hormat, Sehubungan […]
Read MorePERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI I. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. Apabila dibahas wacana mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan . Dengan demikian, harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh […]
Read MorePERTANYAAN DAN JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) MATA KULIAH PRAKTEK PERADILAN PERDATA UNIVERSITAS MPU TANTULAR UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) Fakultas : HUKUM Jurusan : Ilmu Hukum Mata Kuliah : PRAKTEK PERADILAN PERDATA Hari, Tanggal : Kamis, 11 Juni 2020 Waktu : 60 (enam puluh) menit. Dosen : APPE HUTAURUK, SH., MH. NIDN […]
Read MoreCONTOH SURAT PERMINTAAN PENGHENTIAN SEMENTARA PROSES PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Jakarta, 9 Juni 2015 Nomor : 36/AR & Ass./Konf./VI/2015 Lampiran : Copy Surat Kuasa dan Dokumen Pendukung Sifat : Penting dan Mendesak Perihal : Pemberitahuan agar demi hukum menghentikan untuk sementara proses penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial antara antara PT. Banteng Pratama Rubber […]
Read MoreMATERI UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) HUKUM TATA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2020 Fakultas : HUKUM Jurusan : Ilmu Hukum Mata Kuliah : Hukum Tata Negara (HTN) Hari, Tanggal : Sabtu, Juni 2020 Waktu : 60 (enam puluh) menit Dosen : APPE HUTAURUK, SH., MH. NIDN : 0307036803 KETENTUAN UJIAN: Tidak dibenarkan membuka […]
Read MoreKUTIPAN TATA HUKUM INDONESIA Konstitusi adalah kumpulan asas – asas yang menyesuaikan kekuasaan pemerintah dan hak – hak yang diperintah serta menyesuaikan hubungan antara keduanya. Setelah keluarnya Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak dikenal lagi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Tetapi dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka […]
Read More