Tak Hanya Di Disdik, INSPIRA Bogor Minta Penegak Hukum Proses Dugaan Mafia Izin Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bogor

Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor, Jawa Barat, tengah menyelidiki dugaan korupsi terkait pengadaan baju batik guru tahun 2021 di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dugaan korupsi pengadaan batik guru pada tahun anggaran 2021 senilai Rp2,2 miliar itu menyeruak.

Hal itu mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA) Cabang Bogor, Hafiz Azami. Dirinya mengatakan bahwa apa yang tengah di lakukan oleh Satreskrim Polres Bogor bisa memberikan angin segar kepada masyarakat umum dan para aktivis terkait banyaknya persoalan yang ada di Kabupaten Tegar Beriman tersebut.

“Saya mengapresiasi tindakan penyelidikan kasus dugaan korupsi uang batik, meskipun masih simpang siur nominalnya, namun dirinya mengakui masih ada upaya dari penegak hukum untuk memberantas korupsi di Kabupaten Bogor ini” Ujar Hafiz ketika diwawancarai melalui pesan Whatsapp pada Sabtu (18/09/2021).

Hafiz mengatakan bahwa penyelidikan tersebut harus dilakukan secara transparan karena pasti banyak dari pihak masyarakat, LSM, OKP bahkan guru-guru yang menanti kasus ini segera mambuahkan hasil. “Kita pelototi kasus dugaan korupsi ini jangan sampai lepas atau mengambang dan hilang ditelan bumi” Tambah nya.

Kepolisian kini menunggu audit dari Ba­dan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat (Jabar) untuk melihat kemungkinan adanya kerugian negara dalam pengadaan ter­sebut.

Namun sambung Hafiz, dirinya juga mendorong penegakkan hukum secara adil, banyak kasus-kasus yang telah di audit oleh BPK Jawa Barat di Kabupaten Bogor yang merugikan negara namun tidak ada yang menyenggol nya, “banyak kasus di Kabupaten Bogor, misalkan adanya 139 menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sampai saat ini. itu ada di temuan hasil audit BPK Jabar pada TA 2020, kenapa ini bisa terjadi? Kemungkinan ada biong atau mafia perizinan hingga terjadi seperti itu, nah ini harus di selidiki dan masih banyak lagi.” Pungkasnya.

Disamping itu, Ketua Bidang Hukum dan HAM INSPIRA Cabang Bogor, Robby berharap para penegak hukum di Kabupaten Bogor memproses setiap kasus-kasus yang merugikan negara secara menyeluruh dan meminta Bupati Bogor segera memberikan terobosan guna mencegah praktik KKN di Kabupaten Bogor.

“Adanya kasus ini sebagai evaluasi dari Bupati Bogor terkait pencegahan praktik KKN di SKPD-nya agar menjadi Bogor yang bersih dari KKN” Tutup Robby.

Leave a Reply

Your email address will not be published.