Jakarta, Mediaindonesia.id – Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju sumber daya manusia unggul dan berdaya saing terus dilakukan Pemerintah Indonesia, diantaranya melalui upaya percepatan penurunan stunting.
Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mencapai target prevalensi stunting nasional menjadi 14 persen pada tahun 2024. Hingga saat ini, Indonesia telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 atau menurun sebesar 9,2 persen. Penurunan ini 1,5 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada periode 2013-2018.
Komitmen, upaya, serta capaian penurunan stunting Indonesia tersebut menjadi prestasi dan catatan tersendiri yang menarik minat pembelajaran dari berbagai negara, salah satunya Pemerintah Laos. Melalui surat Chief of Cabinet of Health tanggal 21 Juli 2023, Pemerintah Laos menyampaikan permohonan kunjungan studi ke Indonesia, dan disepakati untuk dilaksanakan pada 4 s.d. 7 September 2023. Fokus dari kunjungan studi Pemerintahan Laos ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan dan penganggaran serta implementasi penurunan stunting di Indonesia.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) memfasilitasi kunjungan delegasi Laos di Indonesia. Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Setwapres mempunyai dua tugas, yaitu (1) memberikan dukungan kepada Wakil Presiden sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, dan (2) melaksanakan penugasan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan sebagai Wakil Ketua Pelaksana Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, Tim Percepatan Penurunan Stunting.
Kunjungan studi Pemerintah Laos ke Indonesia terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu pertama, workshop atau pembelajaran di kelas, berupa pemaparan materi dari kementerian/lembaga pelaksana percepatan penurunan stunting di Indonesia, diikuti dengan diskusi teknis. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Kemayoran.
Pada kegiatan ini, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi, mewakili Pemerintah Indonesia menyampaikan selamat datang kepada delegasi Laos dan berharap bisa berbagi pengalaman dalam percepatan penurunan stunting.
Yoga menyampaikan bahwa berdasarkan Global Nutrition Report saat ini ada sekitar 22 persen anak yang stunting di dunia dan sebagian besar berada di Asia. Oleh karena itu, tukar pengalaman antara negara di Asia sangat penting dalam rangka percepatan penurunan stunting. Yoga berharap, apa yang sudah dilakukan di Indonesia bisa dipelajari dan direplikasi di Laos, mengingat prevalensi stunting di Laos masih di atas 30 persen.
Pada sesi workshop, hadir menyampaikan program-program yang dilaksanakan di Indonesia diantaranya dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kedua, kegiatan tukar pengalaman dilakukan melalui kunjungan lapangan. Delegasi Laos akan berkunjung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Kantor Wali Kota Depok, dan meninjau langsung pelaksanaan percepatan penurunan stunting, yaitu Posyandu dan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
Delegasi Laos yang akan berkunjung terdiri dari unsur pemerintahan level eselon 1 dan 2 yang mengurusi perencanaan pembangunan, kerja sama internasional, keuangan, sosial ekonomi, kesehatan, dan pangan.
Sementara dari Pemerintah Indonesia yang menyampaikan materi adalah perwakilan dari Setwapres, Bappenas, Kemenkeu, Kemenkes, Kemendagri, Kemendesa PDTT, PUPR Cipta Karya, Kemendikbudristek, Kementan, dan BKKBN.
Masduki Baidlowi
Juru Bicara Wakil Presiden
Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi
