Beritaindonesia.id – Pemerintah Republik Indonesia mendorong peningkatan konsensus di tingkat global untuk mengantisipasi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dalam Presidensi G20 Indonesia, hal itu menjadi pembahasan utama dalam Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG).
Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia menekankan arti penting kerja sama untuk transformasi digital yang lebih inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mendorong komunalitas untuk menumbuhkan kesadaran global akan pentingnya konektivitas jaringan fisik dan interkonektivitas sosial, serta keamanan digital,” kata Johnny dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/4/2022).
Lanjut Johnny, sebagai Presidensi G20 tahun ini melalui kepemimpinan pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20, Indonesia mempromosikan tema mencapai pemulihan yang tangguh. Tema ini juga mencakup tiga isu prioritas yaitu pertama, konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19.
“Kedua, keterampilan digital dan literasi digital, serta ketiga, aliran data bebas dengan kepercayaan dan aliran data lintas batas,” jelasnya dalam Sesi High Level Dialogue: Towards Digital and Data Governance for All UNCTAD e-Commerce Week secara virtual dari Jakarta Pusat, Senin (25/4/2022).
Menurut Johnny, dalam isu prioritas pertama, Indonesia mengusulkan kepada anggota G20 untuk mengakui peningkatan konektivitas digital dan kerja sama mewujudkan manusia secara digital melalui jaringan konektivitas.
“Hal ini selanjutnya dapat membantu menciptakan kewirausahaan digital dan bisnis untuk tetap inovatif, dan tangguh di era ekonomi digital yang ekspansif. Penekanan pada konektivitas digital yang paling penting,” tegasnya.
Dalam isu prioritas kedua, Presidensi G20 Indonesia mengajukan perumusan toolkit G20 untuk mengukur keterampilan digital dan literasi digital.
Menurut Menkominfo Indonesia mendorong toolkit itu sebagai kerangka kerja untuk mengukur berbagai tingkat literasi dan keterampilan digital, termasuk keterampilan terkait teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
“Toolkit ini, kami paparkan melalui tiga komponen kepada anggota G20 dalam melakukan pengukuran pada berbagai tingkat literasi dan keterampilan digital, seperti keterampilan digital dasar, keterampilan digital menengah, dan keterampilan digital lanjutan,” ungkapnya.
Berdasarkan data pada tahun 2021, Menteri Johnny menyebutkan Indonesia berada di peringkat 66 dalam indeks internet inklusif secara keseluruhan dan menempatkan Indonesia dalam kategori literasi digital sedang dengan skor 3,49 dari 5.
“Menyadari angka-angka tersebut, kami berupaya untuk memajukan pengembangan area ini melalui berbagai program dan inisiatif dalam upaya menjembatani kesenjangan digital guna memperkaya pembahasan isu-isu prioritas Pokja Ekonomi Digital G20,” tutur Menkominfo.
Menkominfo menyatakan, dalam isu prioritas ketiga, Indonesia menggarisbawahi arti pentingnya tata kelola data di tingkat internasional.
Menurutnya, kebutuhan itu untuk berkolaborasi dalam tata kelola data lintas batas sudah mendesak dan Indonesia mempromosikan empat prinsip utama pengelolaan arus data lintas batas global, yaitu lawfullnes, fairness, transparancy, dan reciprocity.
“Selama jadwal pertemuan, kami mengusulkan para anggota untuk mendiskusikan dan mengeksplorasi komunalitas mengenai masalah ini. Mengingat dinamika pertemuan kelompok kerja ekonomi digital pertama, Indonesia mengharapkan diskusi konstruktif untuk mencari komunalitas yang baik diantara negara-negara anggota G20. Indonesia terus berupaya mengatasi masalah ini baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” demikian Johnny. [Red]
