Bekasi, Mediaindonesia.id – Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan Global atau Global Food Safety Initiative (GFSI), indeks ketahanan pangan Indonesia pada 2022 berada di angka 60,2 atau peringkat ke-63 dari 113 negara. Angka ini masih di bawah indeks rata-rata dunia sebesar 62,2 dan Asia Pasifik sebesar 63,42.
Adapun salah satu masalah yang mengancam ketahanan pangan Indonesia adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 90-100 ribu hektare setiap tahun. Padahal untuk mencapai kemandirian pangan nasional pada 2024 nanti, Indonesia masih membutuhkan lahan pertanian tanaman padi seluas 12,48 juta hektare.
Oleh sebab itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta agar optimalisasi pemanfaatan lahan tidur yang tidak diusahakan terus dilakukan, khususnya untuk menjadi lahan usaha tani yang produktif.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya minta tidak ada lagi lahan tidur, karena itu diperlukan optimasi lahan tidur sehingga menjadi lahan usaha tani yang produktif,” pintanya saat meninjau kegiatan tanam serentak di seluruh wilayah Indonesia yang berpusat di Taman Pancasila, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (01/11/2023).
Lebih lanjut pada kegiatan bertajuk “Ketahanan Pangan untuk Indonesia Maju” ini, Wapres mengingatkan agar upaya optimasi lahan tersebut terus dilakukan dengan memperhatikan legalitas lahan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
“TNI dan pemerintah daerah agar dapat memastikan legalitas lahan agar konflik dengan masyarakat sekitar dapat dihindari,” instruksinya.
Di samping itu, Wapres juga mengharapkan agar pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan potensi sumber pangan lokal, utamanya peningkatan produksi bahan pangan dari sumber protein hewani dan nabati.
“Kenalkan diversifikasi makanan pokok non beras di daerah masing-masing yang memiliki nilai gizi setara dengan beras, seperti sagu, umbi-umbian, jagung, dan lainnya,” urainya.
Lebih dari itu, peran TNI dalam kerja sama ketahanan pangan juga harus diperkuat, khususnya dalam optimalisasi aset untuk peningkatan produktivitas pangan strategis, pengembangan komoditas pangan alternatif, peningkatan serapan pangan, serta pengamanan sumber dan jalur distribusi sebagai efek tangkal bagi kemungkinan kegiatan eksplorasi ilegal yang dapat merugikan negara.
“Seluruh pemangku kepentingan agar menjalankan kerangka kerja sama dan kemitraan multipihak yang terpadu dan inklusif, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana, penganggaran yang tepat dan transparan, serta pendampingan kepada masyarakat agar lebih mumpuni,” perintah Wapres.
Terakhir, ia menegaskan bahwa upaya dan kolaborasi seluruh pihak sangat diperlukan, terutama guna memastikan terbangunnya sinergi untuk menciptakan ekosistem pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai solusi pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) melalui penerapan teknologi produksi padi.
“Kolaborasi juga penting untuk pengembangan dan replikasi skema kemitraan inklusif melalui kolaborasi multipihak berbentuk ekosistem terintegrasi hulu ke hilir secara luas ke berbagai daerah, serta untuk penyerapan hasil panen melalui penjamin pembelian, baik untuk komersial maupun pemenuhan stok CBP,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, masalah pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan, baik di tingkat global maupun nasional. Sebab, pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin aman dan bergizi, serta terjaga kuantitas dan kualitasnya.
Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi kurang lebih 270 juta penduduknya (BPS 2020), sehingga menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
Komitmen tersebut pun sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SGDs), yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional pemerintah, sekaligus untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, TNI berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian menyelenggarakan kegiatan tanam serentak di 460 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang berpusat di Taman Pancasila, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Taman Pancasila merupakan kawasan terpadu yang dikelola oleh Korem 051 Wijayakarta, yang difungsikan sebagai wahana edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui budi daya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta pengembangan UMKM secara terpadu di lahan seluas 43 hektare.
(RN-rls)
