Jakarta, Mediaindonesia.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyoroti pengentasan penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kepada para pemangku kepentingan yang terkait agar memanfaatkan dana desa secara lebih optimal, khususnya untuk membantu program penanganan kemiskinan.
“Perlu perhatian pada intervensi di wilayah perdesaan, antara lain melalui optimalisasi implementasi dana desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di perdesaan,” ungkap Wapres saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (09/11/2023).
Kemudian, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wapres mengungkapkan bahwa target penurunan angka kemiskinan nasional saat ini belum tercapai. Menurutnya, berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru mencapai 9,36%, padahal target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5% sampai dengan 7,5%, sehingga perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemda.
“Lakukan refokusing anggaran 2024 agar lebih berpihak pada wilayah perdesaan. Prioritaskan desa dengan jumlah rumah tangga dalam kategori desil 1 dan 2, serta afirmasi pada kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” pintanya.
Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melaporkan bahwa sejak penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah dilakukan berbagai langkah konkret percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara konvergen, bersinergi, dan terintegrasi.
“Diantaranya melalui penyesuaian regulasi penggunaan APBN, APBD, dan APBDes yang mencantumkan prioritas penggunaannya untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan adanya tagging anggaran,” sebutnya.
Selain itu, menurut Muhadjir, kementerian/lembaga saat ini juga terus melaksanakan tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan ektrem. Pertama adalah penurunan beban pengeluaran yang dilakukan melalui pemberian program perlindungan sosial PKH, Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bantuan iuran pada pekerja rentan, bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan permakanan untuk lansia, dan Transformasi Subsidi LPG.
“Kesemua program tersebut, target utamanya ditujukan pada kelompok keluarga sepuluh persen terbawah desil 1 pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” ujarnya.
Strategi kedua, sebut Muhadjir, adalah peningkatan pendapatan melalui program-program yang diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 sampai desil 4.
“Jenis programnya diantaranya adalah Kartu Prakerja, bantuan permodalan usaha super mikro, mikro dan kecil, pelatihan vokasi/keterampilan dan wirausaha industri, serta program pahlawan ekonomi nusantara (PENA),” ungkapnya.
Adapun strategi ketiga, tutur Muhadjir, adalah pengurangan kantong kemiskinan yang dijalankan, diantaranya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Rehabsos Rumah Tidak Layak Huni, Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, Program Penyediaan Air Minum, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), perbaikan akses jalan lingkungan, dan pembangunan drainase yang dilaksanakan. Sementara, Kementerian Sosial melaksanakan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
“Intervensi pada ketiga strategi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kementerian/lembaga, namun juga Pemda Prov/Kab/Kota serta melibatkan CSR (Baznas, Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BUMN). Selain itu juga keterlibatan para civitas akademika melalui Tridarma Perguruan Tinggi, melalui Kampus Merdeka, seperti IPB, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Unpad, dan Unair,” terangnya.
Hadir pada acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa. (EP/AS -rls)
