Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Kamis (23/11/2023). Presiden menyambut baik pembangunan kawasan tersebut agar kawasan timur Indonesia memiliki industri pupuk sendiri.
“Sudah 40 tahun kita memiliki lima industri pupuk, semuanya berada di kawasan barat wilayah negara kita Indonesia, yang kawasan timur belum ada sama sekali,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menilai, pembangunan kawasan industri pupuk tersebut dilakukan di Kabupaten Fakfak dikarenakan dekat dengan sumber suplai gas dan ke depannya dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau itu dimulai tidak di-back up oleh industri pupuknya, ini juga akan berat. Oleh sebab itu, ini sudah sebuah rencana besar, saling mendukung, dan kita harapkan tanah Papua semakin makmur dan sejahtera,” jelasnya.
Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua serta menyuplai pupuk untuk lumbung pangan yang telah direncanakan, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak ini juga dinilai dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia seperti Maluku dan Maluku Utara.
“Kemudian juga sebagian bisa diekspor karena lebih dekat ke Australia, karena Australia juga impor sebagian dari kita dan sebagian dari negara lain,” sambungnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi mendorong agar pembangunan konstruksi kawasan tersebut segera dilaksanakan dan dapat diselesaikan pada tahun 2038. “Memang ini proyek yang sangat besar, dengan investasi kurang lebih 30-an triliun Rupiah,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi berharap agar pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825 ribu ton amonia setiap tahunnya.
“Nanti tentu saja akan ada pengembangan lebih besar lagi,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar, dan Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.
