Jakarta, Mediaindonesia.id – Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di enam provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dengan perencanaan dan evaluasi program berjalan, diharapkan Dana Otsus yang telah dianggarkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua.
“Rencana induk pembangunan Papua sudah ada dan Dana Otsus kita harapkan menjadi sesuatu yang nyata di Papua artinya wujud yang dapat kita lihat. Kemudian mencakup infrastruktur dan sarana pemerintahan terutama untuk Dareah Otonom Baru (DOB),” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf kepada awak media, usai memimpin Rapat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP) yang digelar di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Senin (27/05/2024).
Sebelumnya, dalam rapat terbatas tersebut, Wapres memberikan instruksi kepada para menteri yang hadir guna menjawab sejumlah permasalahan yang masih ditemui di wilayah Papua, di antaranya manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Provinsi dan Kabupaten berikut dengan penganggaran gajinya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“[Penugasan] ASN harus diselesaikan. Transisi yang menimbulkan dampak pada Provinsi Papua dan DOB Harus kita carikan solusinya,” pinta Wapres.
Selaku Ketua Badan BP3OKP atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP), Wapres menegaskan bahwa isu pendidikan, terutama tunggakan beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) akibat perpindahan kewenangan dari Provinsi ke Kabupaten/Kota sudah diselesaikan.
“Persoalan beasiswa sudah kita selesaikan, bahkan ada [permasalahan pendidikan] di luar negeri juga sudah kita selesaikan,” ungkapnya.
Secara khusus, Wapres memberikan arahan kepada Anggota BPP Perwakilan Papua untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan segera merampungkan proses penerimaan anggota Kelompok Kerja berikut pengurusan administrasinya.
“[Diharapkan] dapat memperkuat komunikasi kebijakan antara pemerintah dan masyarakat dan Sekretaris Eksekutif bersama dengan Kepala Sekretariat BPP agar segera menyelesaikan proses perekrutan anggota Pokja BPP, termasuk hak keuangannya,” tutur Wapres menekankan.
Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri melaporkan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengan sejumlah K/L terkait dan pemerintah daerah mengenai Progress Pembangunan Kawasan pusat pemerintahan DOB. Ia melaporkan bahwa prinsipnya pemerintah pusat siap mengeksekusi pembangunan.
“Kami rapat dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta 4 Pj. Gubernur DOB. Kemenkeu siap, Kemen PUPR siap membangun, Kementerian ATR sedang menyelesaikan sertifikasinya,” jelasnya.
Selain Mendagri, hadir dalam rapat ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Hadir pula para anggota BP3OKP/ BPP dari masing-masing provinsi, yaitu Provinsi Papua Albert Yoku; Provinsi Papua Barat Irene Manibuy; Provinsi Papua Selatan Yoseph Yanowo; Provinsi Papua Tengah Pietrus Waine; Provinsi Papua Pegunungan Hantor Matuan; Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw; Kepala Sekretariat BP3OKP/ BPP Provinsi Papua Moudy Hermawan; dan Kepala Sekretariat BP3OKP/ BPP Provinsi Papua Barat Purwadi Adiputranto.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Plh. Deputi Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah. (SM/SK-BPMI, Setwapres).
