Jakarta, Mediaindonesia.id — Berkolaborasi dengan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengadakan forum diskusi dengan Delegasi Pemerintah Mesir bertajuk “South-South Learning”. Kegiatan ini merupakan upaya bertukar pandangan dan pengalaman terkait pengentasan kemiskinan. Adapun penyelenggaraannya berlangsung di Auditorium Setwapres, Jakarta Pusat, Selasa (28/05/2024).
Pada kesempatan ini, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Setwapres sekaligus Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi mengatakan bahwa kemiskinan adalah faktor multidimensi. Di Indonesia sendiri, lanjutnya, ada tiga masalah kesejahteraan utama.
Pertama, masalah kemiskinan. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan per Maret 2023 mencapai 25,9 juta jiwa, atau setara 9,36% dari total populasi. Yang kedua, masalah kerentanan, dimana sebagian penduduk Indonesia yang berada di atas garis kemiskinan masih rentan untuk jatuh miskin, dan yang ketiga adalah masalah ketimpangan.
“Meskipun ada sedikit penurunan rata-rata ketimpangan antara tahun 2014 dan 2023, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dekade sebelumnya. Hal ini menyoroti ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat,” jelasnya.
Kendati demikian, Yoga menyampaikan bahwa pencapaian tingkat kemiskinan selama dua dekade terakhir cukup mengesankan. Namun, target tingkat kemiskinan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) masih belum tercapai sejak tahun 2005.
“Untuk mencapai berbagai target pembangunan nasional, kita perlu melakukan upaya yang luar biasa untuk menghapus garis kemiskinan ekstrem secara sistematis,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yoga menuturkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, yang merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030.
“Tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2021-2023 terus menurun, namun untuk mencapai target 0% pada tahun 2024 akan menjadi tantangan tersendiri,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Penasihat Kebijakan TNP2K Sudarno Sumarto memaparkan perihal upaya mendorong penargetan untuk mewujudkan Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem di tahun 2024.
Menurutnya, sistem penargetan merupakan pilihan terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang optimal mengingat keterbatasan anggaran. Sistem ini, lanjutnya, memungkinkan pemerintah untuk menetapkan prioritas dan mengidentifikasi individu yang memenuhi syarat.
“Strategi penargetan terbaik tergantung pada banyak faktor, seperti tujuan kebijakan dan konteks. Dalam praktiknya, sistem penargetan dikembangkan melalui satu pendekatan atau kombinasi pendekatan,” papar Sudarno.
Sebagai informasi, kegiatan yang diagendakan ini akan berlangsung hingga sore hari ini tang terbagi je dalam tiga sesi. Adapun sesi pertama berjudul Collaboration to Build Impact Evaluation into National Reform Policies in Indonesia by TNP2K, sesi kedua bertajuk Lessons Unpacked from Indonesia’s Social Protection Programs, sementara sesi terakhir berupa diskusi tindak lanjut dan kerja kelompok.
Selain Plh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Setwapres Suprayoga Hadi dan Penasihat Kebijakan TNP2K Sudarno Sumarto, turut hadir dalam acara ini diantaranya Ketua Kebijakan TNP2K Elan Satriawan, serta jajaran anggota TNP2K.(HB/AS – rls)
