Jakarta, Mediaindonesia.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) hari ini, Rabu (17/07/2024) memimpin Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI di Kantor MUI Pusat, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan arah kebijakan untuk dijalankan seluruh Pengurus Harian MUI dalam kinerja dan pengabdiannya.
Adapun beberapa poin arah kebijakan Wapres, yaitu: Pertama, ia meminta seluruh pengurus MUI agar bekerja sesuai dengan manhaj (kaidah dan ketentuan) yang telah ditetapkan dan selaras dengan visi dan misi MUI.
“MUI ini ada manhajnya, artinya cara kita berorganisasi. MUI seperti kereta api, tidak bisa dibelokkan ke kanan atau kiri karena ada relnya,” ujar Wapres dalam paparannya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Kedua, Wapres mengarahkan agar setiap pengurus MUI untuk mengabdi penuh waktu dan tidak menjadikan tugas di MUI sebagai pekerjaan sampingan. Sebab, bekerja di MUI dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Allah SWT.
“Kerja di MUI tidak boleh sambilan, harus penuh waktu. Kita sedang berdagang dengan Allah. Allah membeli harta kita, membeli badan kita. Itu surga [balasannya],” ujar Wapres.
Ketiga, Wapres menekankan agar visi dan misi MUI sebagai pelayan umat dan mitra pemerintah, harus senantiasa tercermin dalam setiap program dan langkah yang diambil pengurus MUI.
“Saya ingin lebih mendalami tentang masalah pelayanan keumatan. Tugas utama kita itu adalah keumatan. Ada tiga saya kira, tugas keumatan kita itu, yaitu menjaga umat, memberdayakan umat, dan menyatukan umat,” paparnya.
Mengenai tugas menjaga umat, Wapres menjelaskan pentingnya MUI untuk menjaga akidah umat dari ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, serta menjaga umat dari muamalah yang tidak sesuai syariah.
“Nah, bagaimana kita menjaga ini. Bagaimana kita mengawal umat dalam bermuamalah, jangan sampai tidak sesuai dengan syariah. Maka itu, kita membangun ekonomi syariah,” ungkapnya.
Kemudian dalam upaya memberdayakan umat, Wapres meminta pengurus MUI agar lebih aktif dalam membangun bidang pendidikan, khususnya untuk mencetak para ulama dan pemakmur bumi.
“Kita harus menyediakan dua sumber daya manusia ini, ulama yang paham agama dan mereka yang memakmurkan bumi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi,” tambahnya.
Selanjutnya, terkait tugas MUI dalam menyatukan umat, Wapres menerangkan bahwa penyatuan umat yang dimaksud adalah dalam hal-hal strategis seperti menyamakan manhaj dan pemahaman agama.
“Perbedaan yang menyimpang harus diamputasi. Kita harus menyatukan pendapat dalam hal-hal yang tidak boleh berbeda,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Wapres meminta Wantim MUI untuk membuat rekomendasi tertulis yang terperinci mengenai langkah-langkah yang perlu diluruskan dan ditingkatkan terkait beberapa hal di atas.
“Dewan Pertimbangan harus memberikan rekomendasi kepada Pengurus Harian. Anda harus begini, Anda harus begini. Jadi Dewan Pertimbangan kerjanya bukan hanya bicara di luar, tetapi juga membuat rekomendasi,” pintanya.
Pada kesempatan yang sama, Mantan Wapres yang juga Anggota Wantim MUI Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pandangan tentang kondisi dunia Islam yang terbagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan pengamatannya selama kunjungan ke beberapa negara.
“Setelah keliling beberapa negara bulan ini, saya melihat bahwa dunia Islam saat ini terbagi menjadi tiga kategori. Ada negara yang ingin modernisasi, seperti negara-negara Timur Tengah yang kaya seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Saudi Arabia, yang mengalami perubahan signifikan,” tutur JK.
“Di sisi lain, ada negara yang semakin konservatif, seperti Afghanistan. Sementara itu, kita di Indonesia berada dalam kategori moderat, wasatiyah, dan ini patut kita syukuri,” imbuhnya.
Lebih jauh, JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia, menyampaikan bahwa kebebasan beragama di Indonesia sangat terasa jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ia mencontohkan, di Malaysia terdapat kantor yang mengurusi isi khutbah Jumat.
“Apalagi di Timur Tengah, saya salat Jumat di Qatar, saya tanya, oh ini khutbah harus mengikuti arahan. Kalau di negara itu, untuk khutbah harus ada sertifikat. Kita alhamdulillah, tahu beberapa ayat, naik khutbah boleh,” ujarnya.
Pada kesempatan ini, JK juga menuturkan pentingnya menjaga persatuan di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa banyak konflik di dunia ini yang terjadi di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Salah satunya, konflik Palestina dan Israel yang tak kunjung berakhir. JK menyatakan bahwa untuk mencapai perdamaian, perlu ada komunikasi dan pengakuan dari kedua belah pihak.
“Saya bertemu dengan pimpinan Hamas dan Fatah. Mereka sedang berupaya untuk bersatu. Saya berharap Indonesia bisa berperan lebih dalam membantu proses perdamaian ini,” harapnya.
Terakhir, JK mengingatkan bahwa MUI memiliki peran penting dalam menjaga umat, sehingga menurutnya tidak perlu terlibat dalam kegiatan operasional seperti mendirikan sekolah atau universitas.
“Tugas MUI adalah menjaga persatuan umat, mengatur kegiatan yang mendukung persatuan, dan memberikan rekomendasi yang tepat. Dengan begitu, kita bisa memastikan umat tetap bersatu dan kuat,” tutupnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud dalam laporannya menyampaikan beberapa kebijakan MUI dalam berbagai bidang. Salah satunya, dalam bidang dakwah, MUI telah melakukan sertifikasi dai sesuai dengan tuntutan publik dan telah diikuti oleh ormas-ormas Islam yang berada dalam naungan MUI.
“Kita sudah melakukan [sertifikasi] sampai angkatan ke-29 dan itu dilakukan secara terus menerus. Semua organisasi yang ada di sini alhamdulillah mayoritas ikut semua,” ungkapnya.
Hadir pada Rapat ini, Katua Baznas Noor Achmad; Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah Cholil Nafis, Wakil Ketua Wantim MUI Zainut Tauhid Sa’adi, Ahmad Heryawan, Hamdan Zoelva, Muhyiddin Junaidi, dan Sadeli Karim; Sekretaris Wantim MUI Dadang Khamad; serta segenap Jajaran Wantim MUI dan sejumlah perwakilan Ormas Islam.
Sementara Wapres didampingi Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, serta Sekretaris Pribadi Wapres Sholahudin Al-Aiyub. (EP/AS-BPMI, Setwapres)
