Jakarta, Mediaindonesia.id – Keanekaragaman hayati sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Mulai dari kebutuhan makanan, energi, air, hingga seluruh sistem kehidupan di bumi bergantung pada kelestarian ekosistemnya. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kelestarian hayati, berbagai faktor seperti peningkatan polusi masih tetap menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, dalam peluncuran Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045, Wapres menyampaikan 3 arahan terkait pelestarian keanekaragaman hayati.
“Pertama, pastikan pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan secara holistik, baik ekosistem daratan maupun perairan,” ungkap Wapres dalam acara Peluncuran IBSAP 2025-2045 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (08/08/2024).
Menurutnya, pengelolaan keanekaragaman hayati secara menyeluruh harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang inklusif, pemulihan dan perlindungan ekosistem, spesies, dan genetik, serta pengendalian risiko pencemaran lingkungan.
Kedua, Wapres meminta agar selain pengelolaan, perlu juga diperhatikan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan berkeadilan.
“Hal ini dilakukan dengan pengimplementasian standar-standar keberlanjutan dan penggunaan inovasi dan teknologi,” imbuhnya.
Ketiga, Wapres meminta kepada para pemangku kepentingan agar pengembangan keanekaragaman hayati dapat didukung oleh pendanaan yang memadai.
“Kembangkan skema-skema pembiayaan inovatif seperti penerbitan green dan blue bonds, green sukuk, transfer fiskal berbasis ekologi, serta berbagai insentif bagi pihak swasta dalam pelestarian keanekaragaman hayati,” urai Wapres.
Terakhir, Wapres meminta agar para pemangku kepentingan meningkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak.
“Dukungan pihak swasta, filantropi, dan dunia internasional sangat penting, tidak hanya dalam membantu pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, namun juga menjaga pelestarian dan keseimbangan ekosistem global,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, IBSAP merupakan dokumen strategis yang sangat penting sebagai arahan kebijakan dalam upaya pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam penyusunannya, Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan sejumlah Kementerian/lembaga.
“Penyelesaian dokumen dapat terlaksana dengan baik berkat kolaborasi yang terjalin solid antar Kementerian/Lembaga, khususnya dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) selaku National Focal Point (NFP) of Convention on Biological Diversity (CBD), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” urai Suharso.
Selain itu, penyusunan IBSAP juga berhasil terwujud berkat kontribusi dari pemerintah daerah, swasta, mitra pembangunan dalam penyusunan IBSAP, serta organisasi nirlaba nasional dan internasional, seperti Burung Indonesia, Yayasan Konservasi Indonesia, German Agency for International Cooperation (GIZ), United Nations Development Programme (UNDP).
Dalam acara ini, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Agus Andrianto, Serta Wakil Kepala BRIN Amarulla Octavian.
Sementara itu, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi serta Staf Khusus Wakil Presiden Masykuri Abdillah, Robikin Emhas, Guntur Iman Nefianto, dan Masduki Baidlowi. (DMA/RJP, rls)
