Jakarta, Mediaindonesia.id – Perwakafan nasional terus berkembang positif. Wakaf tidak lagi didominasi oleh urusan-urusan yang bersifat sosial, tetapi telah bertransformasi dalam bentuk-bentuk pengelolaan yang lebih produktif dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Banyak penerima manfaat program sosial, pendidikan, kesehatan, ataupun pemberdayaan ekonomi dan usaha mikro kecil telah merasakan dukungan dan manfaat langsung dari pengelolaan wakaf produktif ini.
Dari sisi pengelola wakaf atau nazir, kesadaran akan pentingnya profesionalisme, kompetensi, dan tata kelola yang baik terus bertumbuh. Begitu pula perhatian terhadap pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan wakaf meningkat.
Terkait hal itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta, proses digitalisasi perwakafan mesti terus dikembangkan dan saling terintegrasi sebagai upaya transformasi perwakafan nasional.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Platform Satu Wakaf Indonesia perlu terintegrasi dengan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kemenag ataupun sistem yang ada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan lembaga terkait lain,” tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Wakaf Indonesia (Rakornas BWI), di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Senin malam (04/12/2023).
Wapres berharap, platform ini mampu menjadi wahana digital yang semakin mengakselerasi pengembangan wakaf produktif di Indonesia.
Melalui beragam instrumen wakaf produktif, kesadaran berwakaf pun kini bergeser lintas generasi, lintas profesi, dan struktur sosial. Pemangku kepentingan wakaf kian meluas, tidak semata menjadi bidang tugas Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), tetapi melibatkan banyak kementerian/lembaga (K/L) hingga industri perbankan syariah.
Wapres meminta Kemenag dan BWI selaku pemangku kepentingan utama perwakafan nasional bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, mesti bergegas mengoptimalkan upaya transformatif yang telah dijalankan.
“Transformasi pengelolaan wakaf nasional mesti menjadi agenda utama, agar langkah perbaikan dan penyempurnaan dapat cepat dilakukan. Seluruh pemangku kepentingan yang terlibat juga perlu didorong agar semakin solid dan sinergis, menyatukan langkah untuk pengelolaan wakaf di tanah air yang lebih baik,” pintanya.
“Bagi para nazir dan pengelola bisnis, misalnya, perlu didorong agar aktif berkolaborasi, baik dalam hal pendanaan maupun beragam implementasi program wakaf produktif lainnya,” tambahnya.
Dalam kesempatan ini, Wapres juga mengapresiasi penyusunan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024–2029 sebagai hasil sinergi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kemenag, BWI, dan K/L terkait lainnya, termasuk para nazir, asosiasi nazir, industri keuangan syariah, dan akademisi.
“Saya harap Peta Jalan ini menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam mendorong pengembangan wakaf yang produktif, kolaboratif, dan integratif,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Menteri Agama menekankan pentingnya kolaborasi institusi yang dipimpinnya dengan BWI. Sebab, transformasi pengelolaan wakaf menuntut kesiapan dalam menghadirkan program-program yang bersentuhan dengan generasi produktif, yaitu menyasar pendidikan, kewirausahaan, dan ekonomi kreatif.
“Dalam konteks ini, kolaborasi dan sinergi Kemenag dan BWI dalam mengarahkan program-program wakaf yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi generasi muda adalah bagian penting pengembangan wakaf produktif secara holistik,” tutur Gus Yaqut.
Sementara, Ketua Badan Pelaksana BWI Mohammad Nuh melaporkan, jumlah Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) per November 2023 sebanyak 45 LKS PWU dengan profil sebaran di sembilan bank umum, 15 Unit Usaha Syariah, dan 21 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dengan membuka aplikasi Satu Wakaf Indonesia, masyarakat bisa berwakaf pada platform yang terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Lahirnya platform Satu Wakaf Indonesia yang diinisasi oleh BWI bersama Bank Indonesia (BI) menandai fase awal dari proses digitalisasi perwakafan nasional,” kata M. Nuh.
Dalam kesempatan ini, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (RR/RJP, rls)
