Jakarta, Mediaindonesia.id – Roda pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus bergulir dengan sejumlah capaian positif. Pangsa aktivitas usaha syariah tahun 2022 mencapai 45,66% terhadap perekonomian nasional, meningkat 3,45% dari tahun 2021. Kendati demikian, implementasi program dan partisipasi berbagai elemen masyarakat hingga ke tingkat daerah harus terus menjadi prioritas, tidak hanya di tingkat pusat.
“Peran para pemimpin daerah, utamanya di tingkat provinsi, menjadi sangat krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan mengoptimalkan tiap sektor unggulan ekonomi syariah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Anugerah Adinata Syariah 2023, di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Jakarta Selatan, Jumat (26/05/2023).
Dalam acara pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah di Indonesia tersebut, Wapres memberikan 4 arahan tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertama, para Kepala Daerah agar memberikan dukungan berkelanjutan seoptimal mungkin, termasuk bagaimana program ekonomi syariah dapat masuk dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” ujar Wapres.
Lebih lanjut Wapres menuturkan, sinergi dan keselarasan berbagai program pusat dan daerah harus lebih diperkuat.
“KNEKS selaku akselerator dan penyelaras pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat agar segera menindaklanjuti,” pintanya.
Ketiga, Wapres meminta agar penghargaan ini dijadikan rujukan untuk berbagi pengalaman sukses dalam pengembangan ekonomi syariah di berbagai daerah.
“Penghargaan ini agar dijadikan sebagai referensi kinerja, pemacu semangat, maupun pertukaran inspirasi dan praktik-praktik baik di berbagai daerah,” tuturnya.
Terakhir, Wapres mengajak para peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini sebagai upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi, termasuk potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional.
“Harapannya, akan mengundang partisipasi lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Menteri Keuangan sekaligus Sekretaris Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sri Mulyani dalam kesempatan ini mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki kesempatan membuat ekosistem yang islami, tetapi juga harus mampu berkinerja yang menjawab tantangan zaman.
“Meski demikian, kita masih kalah kalau diukur dari Global Islamic Economic Indicator. Malaysia ada di posisi 1 dan kita harus mengambil kesempatan tersebut,” kata Sri Mulyani optimis.
Dalam penganugerahan Adinata Syariah tahun ini, 10 kategori penghargaan diperebutkan oleh 25 provinsi di Indonesia. Provinsi Jawa Timur berhasil meraih juara umum atas prestasinya yang hampir selalu masuk ke dalam 5 besar di tiap kategori.
Mendampingi Wapres dalam acara ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahyoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Mohammad Nasir, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. (DMA/SK-BPMI, Setwapres)
