Donggala, Mediaindonesia.id – Kasus perundungan atau bullying anak di bawah umur tengah marak terjadi di tanah air dan menjadi sorotan publik. Sejumlah video mengenai kasus perundungan ini viral di berbagai media sosial.
Menanggapi pertanyaan awak media seputar isu tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa pemerintah tengah berupaya mengatasinya dengan mencari akar penyebabnya. Menurutnya, masalah ini akan kontraproduktif terhadap upaya pemerintah membangun sumber daya manusia unggul yang tidak hanya pintar, tetapi juga sehat dan berakhlak mulia.
“Kita sekarang memang sedang terus mencari sebab karena kita ingin membangun sumber daya manusia kita,” tutur Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri acara Peresmian dan Penanaman Perdana Kawasan Pangan Nusantara, di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (04/10/2023).
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, ia mengungkapkan, pemerintah memang menyadari bahwa ada hal-hal yang selama ini luput dari perhatian sehingga kemudian memunculkan fenomena seperti perundungan. Untuk itu, program revolusi mental tetap perlu digiatkan secara masif oleh setiap elemen bangsa hingga ke tingkatan keluarga.
“Maka itu, program revolusi mental ini akan kita galakkan lagi, mulai dari keluarga, dari tempat-tempat pendidikan, dan juga di dalam kegiatan masyarakat lainnya,” tegasnya.
Terkait hal ini, tambah Wapres, pemerintah berupaya menyusun program penanganan secara terpadu dengan melibatkan semua kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, dan kementerian lainnya.
“Jadi, kita menyusun program yang terintegrasi dengan semua. Kementerian Pendidikan, Kementerian Perempuan dan Anak, dan juga semua kementerian dilibatkan, kemudian [Kementerian] Sosial, karena masalah perundungan ini sudah kita anggap darurat,” pungkasnya.
Dalam keterangan pers ini, Wapres didampingi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Bupati Donggala Kasman Lassa. (RR/SK-BPMI, Setwapres)
