Jakarta, Mediaindonesia.id – Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber Energi Baru Terbarukan (EBT). Berdasarkan data Kementerian Enegi dan Sumber Daya Manusia tahun 2023, hingga Semester I tahun 2023, tercatat kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT secara menyeluruh sudah mencapai 12.736,7 Mega Watt (MW). Oleh karena itu, potensi besar ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk ketahanan energi Indonesia, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem alam.
“Saya ingin sampaikan bahwa sebagian besar sumber panas bumi berada di dalam kawasan hutan. Pengelolaan yang tidak memperhatikan daya dukung ekosistem berpotensi menimbulkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan satwa. Untuk itu, upaya pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin kerika membuka acara The 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023, di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jl. Gatot Subroto Nomor 1, Jakarta, Rabu (20/09/2023).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pemanfaatan sumber EBT dapat mempercepat transisi energi dari sumber fosil ke energi ramah lingkungan. Pemanfaatan ini pun diharapkan dapat membuat Indonesia memiliki pembangkit EBT berkapasitas besar di masa depan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Potensi EBT yang melimpah ini harus dioptimalkan untuk mempercepat transisi energi. Kita berharap pada tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT bisa mencapai sekitar 700 Gigawatt, yang berasal dari berbagai potensi yang kita miliki seperti surya, hidro, angin, bioenergi, arus laut, dan panas bumi,” tegasnya.
Khusus terkait panas bumi, Wapres menekankan, Indonesia pun memiliki target capaian yang besar.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan panas bumi melalui berbagai skema bisnis yang lebih menjanjikan dan pengembangan inovasi teknologi yang terjangkau. Dengan dukungan ini, diharapkan pada tahun 2060, kapasitas pembangkit panas bumi di Indonesia akan mencapai 22 Gigawatt,” tutur Wapres optimis.
Oleh karena itu, Wapres berharap, agar forum IIGCE 2023 pada hari ini dapat menjadi wadah diskusi yang efektif dalam mencari formula terbaik untuk pemanfaatan potensi EBT dan relasinya dengan keberlanjutan lingkungan yang hijau.
“Saya berharap forum ini dapat menjadi media untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, gagasan, dan terobosan serta praktik terbaik pengelolaan dan pengembangan panas bumi sebagai upaya transisi energi menuju Emisi Nol Bersih di tahun 2060 atau lebih cepat,” pungkasnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Yudo Dwinanda Priaadi menyampaikan bahwa acara pada hari ini merupakan wadah penting bagi para pemangku kepentingan untuk saling berkomunikasi dan membangun jejaring untuk keberlanjutan energi bersih di dunia.
“Saya mengundang partisipasi aktif dan perdebatan konstruktif semua dalam konvensi ini,” imbuh Yudo.
IIGCE merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) serta didukung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan & Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada tahun ini tema yang diusung adalah “A Call for Geothermal Resources Optimization”. Acara ini menjadi wadah bagi pemerintah, asosiasi, dan perusahaan yang bergerak di bidang panas bumi untuk berdiskusi terkait pengembangan potensi serta best practice (praktik terbaik) pengelolaan panas bumi. IIGCE 2023 akan dilaksanakan selama 3 hari, 20-22 September 2023 di Jakarta Convention Center.
Hadir dalam acara ini, Duta Besar Kenya untuk Indonesia Galma Mukhe Boru, dan para pemangku kepentingan di bidang energi baru, terbarukan baik dari dalam dan luar negeri.
Sementara, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Azis, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (NN/SK-BPMI, Setwapres)
