Jakarta, Mediaindonesia.id – Air merupakan kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup. Namun, adanya perubahan iklim dapat menyebabkan banjir, meningkatnya permukaan air laut, mencairnya es, kekeringan, hingga kebakaran hutan. Laporan Organisasi Meteorologi Dunia mencatat, sejumlah 3.6 miliar penduduk dunia tidak dapat mengakses air bersih yang layak, setidaknya selama sebulan dalam setahun pada 2018, dan jumlah tersebut diperkirakan bertambah hingga 5 miliar orang pada tahun 2050. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan air secara cermat.
“Dibutuhkan inovasi pembiayaan dan perluasan cakupan kerja sama pembiayaan melalui partisipasi sektor swasta dalam skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU). Pemerintah pusat dan daerah juga perlu mendorong munculnya inovasi pembiayaan yang menarik minat para pemangku kepentingan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) 2023 di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto Nomor 8, Jakarta, Selasa (06/06/2023).
Lebih lanjut Wapres mengungkapkan, saat ini Indonesia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur air. Dari kebutuhan sebesar Rp123.4 triliun untuk pemenuhan akses air minum 10 juta sambungan rumah, yang dibiayai APBN hanya sebesar Rp21 triliun dan APBD hanya sebesar Rp15.6 triliun.
“Kedua, proyek penyediaan air minum memiliki segmen pasar yang jelas, cakupan wilayahnya terukur, serta pengembalian modalnya relatif cepat,” papar Wapres.
Dengan demikian, Wapres berharap penyediaan air bersih untuk masyarakat dapat tepat guna dan tepat sasaran.
“Ketiga, perlu dikembangkan skema insentif yang menarik bagi investor, baik bersifat tarif serta kemudahan perizinan,” imbuh Wapres.
Dengan skema yang menarik, Wapres menilai, dapat terjadi percepatan pencapaian berbagai target akses air minum sesuai RPJMN 2020-2024. Ia pun berharap, skema ini dapat dikembangkan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Keempat, perkuat tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum,” pinta Wapres.
Penguatan kelembagaan ini, Wapres menuturkan, dilakukan melalui kolaborasi yang harmonis antara PDAM dengan pemerintah daerah pada aspek-aspek penting penyediaan air bersih yaitu aspek keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia.
Strategi kelima, Wapres meminta pemerintah daerah sebagai pihak yang memperoleh pendelegasian kewenangan pengelolaan air minum, agar menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerahnya.
“Serta memperkuat komitmen dalam memberi layanan terbaik penyediaan air minum kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (PERPAMSI) Lalu Ahmad Zaini, menyampaikan harapannya agar IWWEF 2023 dapat menjadi wadah yang efektif untuk menghasilkan output yang berkelanjuta di bidang pengelolaan air.
“Dapat menyediakan platform yang memungkinkan para pemangku kepentingan terkait dapat saling tukar informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman serta menjalin kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum serta pengelolaan air limbah domestik di seluruh Indonesia,” harap Lalu.
Hadir dalam acara ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Basuki Hadimuljono, para Ketua Asosiasi Air Minum dan Sanitasi negara-negara ASEAN dan Australia, para Bupati dan Walikota se-Indonesia, serta para Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas PERPAMSI.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (NN/SK-BPMI, Setwapres)
