Jakarta, Mediaindonesia.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin sore ini menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Badan Amil Zakat Nasional (Rakornas BAZNAS) 2023, di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Rabu (20/09/2023).
Dalam kesempatan ini, ia mendorong BAZNAS menjalankan tiga strategi dalam menciptakan transformasi tata kelola dana sosial syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS), agar lebih menyejahterakan umat.
“Pertama, rumuskan beragam gagasan dan terjemahkan dalam inovasi-inovasi baru pengelolaan dana sosial syariah, terutama ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, agar mampu menjadi bagian dari alternatif solusi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” ujar Wapres.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, upaya tersebut sangat erat berkaitan dengan urusan peningkatan kualitas kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan berbagai aspek sosial lain. Untuk itu, lebih lanjut Wapres menekankan, BAZNAS perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
“Kedua, intensifkan sinergi dan kolaborasi antara K/L dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri di sektor-sektor potensial, serta pemangku kepentingan terkait,” pesannya.
“Tidak ada target yang mustahil dicapai bila setiap pihak terus memberikan sumbangsih terbaiknya,” imbuh Wapres.
Terakhir, ia meminta, tingkatkan pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi agar pengumpulan, penyaluran, serta pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai hasil yang kian optimal.
Menutup sambutannya, Wapres berharap, pertemuan ini dapat menjabarkan langkah-langkah strategis tersebut.
“Saya berharap Rakornas BAZNAS tahun ini dapat menjadi forum yang produktif dan transformatif, serta mampu menelurkan rekomendasi program yang signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama para muzaki, agar terdorong untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS sebagai lembaga utama menyejahterakan umat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengemukakan, pentingnya BAZNAS mengedepankan inovasi dan upaya membangun kepercayaan (trust).
Selanjutnya, ia berpendapat, keberlanjutan penguatan tata kelola zakat tetap perlu diakomodasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan tiga isu pokoknya pada (a) peningkatan fasilitasi untuk menunaikan ZIS, (b) grand design pemanfaatan dana ZIS bagi pembangunan nasional, terutama di bidang agama, serta (c) penyiapan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional.
“RPJPN menjadi pintu masuk untuk memulai langkah besar menuju Indonesia Emas 2025, tentu tidak terkecuali dengan isu tata kelola dana sosial keagamaan (zakat, infak, dan sedekah). Ini menjadi isu yang juga cukup sentral karena secara nyata, zakat telah mampu berkontribusi dalam membangun Indonesia,” kata Yaqut.
Adapun Ketua BAZNAS Noor Achmad melaporkan, rakornas sebagai agenda rutin BAZNAS ini bertujuan untuk melakukan integrasi dan penguatan perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat BAZNAS di seluruh Indonesia.
Ia menyebut, integrasi diperlukan, sebab masih ada disparitas yang mencolok di antara sesama BAZNAS Provinsi ataupun BAZNAS Kabupaten/Kota, baik dalam kapasitas sumber daya manusia (SDM), dukungan pemda setempat, maupun kapasitas kelembagaan.
“Kami masih punya PR, yaitu terintegrasinya BAZNAS seluruh Indonesia dengan kekuatan yang sama,” ucap Noor.
Sebagai informasi, pada acara ini dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengelolaan Dana Haji antara BAZNAS dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan juga antara BAZNAS dan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Setelah itu, seremoni berlanjut dengan peresmian program Training of Trainer (TOT) Pengajar Al-Qur’an menggunakan Bahasa Isyarat.
Hadir dalam kesempatan ini, antara lain Kepala BPKH Fadlul Imansyah serta sekitar 1.500 jajaran BAZNAS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Sementara, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa. (RR/RJP, rls)
