Jakarta, Mediaindonesia.id – Target penurunan prevalensi stunting ke angka 14 persen menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Indonesia, terlebih jelang tahun politik pada 2024. Permasalahan stunting ini berkaitan erat dengan permasalahan gizi buruk. Untuk mengejar target tersebut, diperlukan kerja bersama dari semua pihak sebagai kuncinya.
“Saya tegaskan bahwa peran aktif, serta sinergi dan kolaborasi seluruh pihak adalah kunci dalam upaya mengatasi masalah gizi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Jumat (06/10/2023).
Sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat, Wapres memandang, penuntasan persoalan gizi termasuk stunting, tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, Wapres memaparkan langkah-langkah strategis yang perlu dijalankan dalam percepatan penurunan stunting, khususnya beberapa intervensi harus ditingkatkan cakupan dan kualitas pelaksanaannya.
“Pada intervensi spesifik, misalnya, masih diperlukan peningkatan kapasitas kader dan petugas kesehatan untuk penggunaan alat pemantauan status gizi di posyandu dan perangkat USG di puskesmas, sehingga pemantauan status gizi bisa dilakukan secara cepat dan akurat,” paparnya.
Lebih jauh, Wapres mengemukakan, perlunya mendorong konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali, pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI dengan kandungan gizi tepat, serta imunisasi dasar lengkap.
“Pada intervensi sensitif, selain isu ketahanan pangan, perbaikan praktik pengasuhan juga perlu menjadi perhatian,” pinta Wapres.
“Edukasi agar diberikan tidak hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada keluarga besar yang melakukan pengasuhan anak,” tambahnya.
Wapres juga menekankan, pengorganisasian dan peningkatan kapasitas penggerak di lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat masih harus ditingkatkan.
“Melalui mereka, kita harus pastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan betul-betul telah diterima dan dirasakan manfaatnya oleh target sasaran,” ujar Wapres menekankan.
Selanjutnya, ia meminta, upaya percepatan penurunan stunting agar mengoptimalkan berbagai pendekatan mulai dari legal formal dan politik hingga sosial-kultural dan keagamaan.
“Perkuat kolaborasi intens dengan tokoh-tokoh dan organisasi berbasis keagamaan yang mengakar di masyarakat,” kata Wapres.
Menutup sambutannya, ia pun mengingatkan, pemerintah saat ini perlu melakukan refleksi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan, guna mengetahui upaya mana yang sudah berjalan baik dan upaya mana yang masih harus terus diperbaiki. Hal ini penting sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintahan mendatang.
“Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya mempercepat penurunan stunting selama empat tahun terakhir ini,” pungkasnya.
Senada dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua TP2S Pusat Muhadjir Effendy juga mengapresiasi berbagai aksi nyata yang telah dilakukan oleh pemda dan mitra pembangunan sehingga angka stunting terus turun dari 2013 dengan rata-rata penurunan sebesar 3 persen per tahun menjadi 21,6 persen pada 2022.
“Aksi nyata tersebut merupakan bentuk komitmen dan kepedulian yang sangat kuat dalam upaya mempercepat penurunan. Kita berharap target penurunan prevalensi stunting mencapai 3,8 persen per tahun dan target stunting 14 persen pada tahun 2024 dapat terwujud,” ungkapnya.
Turut hadir dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana TP2S Pusat Hasto Wardoyo.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Imam Aziz, R. Gatot Prio Utomo, Zumrotul Mukaffa. (RR/SK-BPMI, Setwapres)
