Jakarta, Mediaindonesia.id – Pemerintah terus berupaya menanggulangi aksi terorisme di tanah air. Berbagai strategi telah ditempuh, mulai dari pendekatan keras (hard approach) melalui Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Polri) hingga kemudian menggunakan pendekatan yang lebih lunak (soft approach) dengan dibentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Melalui BNPT, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terus diperkuat dalam mencegah aksi terorisme hingga kemudian menghasilkan tren positif. Angka serangan teror menurun signifikan sejak 2019. Selain itu, tercatat dalam laporan Global Terrorism Index 2022, Indonesia menempati peringkat ke-24 dari daftar negara paling terdampak terorisme, atau kategori terdampak sedang.
Meskipun demikian, penyebaran paham-paham terorisme seperti intoleransi tetap perlu diwaspadai, khususnya yang menyasar generasi muda. Sebab, hal ini akan kontraproduktif terhadap upaya pemerintah menciptakan generasi emas pada 2045.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Di balik data capaian yang ada, saya berpesan agar tetap jangan lengah, seperti tadi disampaikan oleh Kepala BNPT. Organisasi teror akan selalu mencari jalan untuk menyebarkan paham-paham mereka, terutama kepada kelompok rentan, yaitu perempuan, pemuda, dan anak-anak,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun ke-13 BNPT, di Djakarta Theater, Jalan M.H. Thamrin Nomor 9, Jakarta Pusat, Jumat (28/07/2023).
Dalam acara bertajuk “BNPT Hadir untuk Negeri, Indonesia Damai Menuju Indonesia Emas” tersebut, lebih lanjut Wapres memaparkan tiga langkah strategis yang perlu dijalankan oleh BNPT dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyikapi tantangan yang ada.
“Pertama, perkuat kolaborasi melalui pendekatan multipihak. Tangkal terorisme secara berjemaah, atau dilakukan secara bersama-sama,” pintanya.
Wapres pun mengingatkan, sudah ada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 sebagai panduan kolaborasi kerja.
“Teruskan langkah-langkah kontra radikalisasi untuk menangkal berkembangnya paham radikal dan juga deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar dengan bekerja sama dengan semua kementerian dan lembaga,” imbaunya.
Kedua, tambah Wapres, rangkul kalangan muda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan RT/RW dengan dibantu tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ia meminta, moderasi beragama dan paham kebangsaan di kalangan generasi muda agar terus diperkuat.
“Berikan pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kesepakatan atau di kalangan umat Islam disebut sebagai Darul Mitsaq. Dalam agama, kesepakatan harus dihormati, dan tidak boleh dilanggar,” terang Wapres.
“Pancasila adalah piagam dari kesepakatan tersebut. Kita sudah membuktikan bahwa Indonesia mampu tetap bersatu teguh, ketika negara-negara lain dilanda perang saudara,” imbuhnya.
Ketiga, sambung Wapres, monitor dan awasi media sosial, terutama menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Menurutnya, perlu dicegah penyalahgunaan media sosial agar media ini tidak menjadi tempat yang subur bagi narasi-narasi intoleran dan ujaran kebencian.
“Gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang pemilu. Pahami segala bentuk risiko, agar tidak dimanfaatkan kaum intoleran untuk memengaruhi dan memecah belah umat,” pesan Wapres.
Mengakhiri sambutannya, ia pun mengucapkan selamat ulang tahun ke-13 kepada BNPT. Wapres berharap, BNPT terus hadir untuk mendorong terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang damai dan maju.
“Jadilah pengawal keutuhan NKRI yang senantiasa hadir di tengah keberagaman. Semoga BNPT semakin solid dan profesional dalam menjalankan amanahnya, menjaga Bhinneka Tunggal Ika menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.
Senada dengan Wapres, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengatakan, badan yang dipimpinnya ini juga telah menyadari tantangan yang tidak mudah dengan adanya pergeseran aksi terorisme yang menggunakan paham-paham keagamaan serta menyasar kelompok rentan. Untuk itu, ia tetap menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam penanganan terorisme.
“Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah bersama-sama bahu-membahu saling memperkuat dalam menanggulangi ideologi kekerasan, ideologi radikal, dan terorisme di negeri ini. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, BNPT memberikan penghargaan dalam lima kategori, yaitu (a) Pelaksana Sinergitas yang diberikan kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat, CEO Bukalapak, dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia; (b) Penegakan Hukum yang diberikan kepada Kapolri; (c) Pelaksana Deradikalisasi Dalam Lapas yang diberikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (d) Pelaksana Deradikalisasi Luar Lapas yang diberikan kepada Kepala Densus 88 AT Polri; serta (e) Pelaksana Pemulihan Korban Terorisme yang diberikan kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Hadir dalam acara ini, antara lain, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah. (RR/RJP, rls)
