Jelang Tahun Terakhir RPJMN, Wapres KH Ma’ruf Amin Tekankan Rencana Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Selasa, 16 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Mediaindonesia.id — Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 menjadi tahun terakhir dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Untuk itu, melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) 2023, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta agar RKP Tahun 2024 harus mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“RKP Tahun 2024 harus mampu menjawab, bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas pada setiap tingkat masyarakat, sekaligus menciptakan pembangunan berkelanjutan,” ujar Wapres saat memberikan arahan pada Musrenbangnas RKP 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020 – 2050, di Jakarta Convention Center, pada Selasa (16/05/2023).

Lebih lanjut Wapres menuturkan, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dihadapkan pada 3 tantangan, yaitu keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), bonus demografi, dan triple planetary crisis (krisis akibat perubahan iklim, polusi, dan degradasi keanekaragaman hayati). Oleh karena itu, Wapres memberikan 3 arahan kepada seluruh pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pertama, jadikan RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan,” tuturnya.

Kemudian, Wapres meminta agar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah provinsi dan kabupaten/kota betul-betul memperhatikan sasaran dan target pembangunan pada RKP.

“Sudah semestinya langkah kita satu menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Wapres.

Arahan kedua, Wapres meminta agar kesiapan pelaksanaan Major Project dan Proyek Strategis Nasional terus dipastikan, sehingga dapat terlaksana sesuai rencana dan akuntabel.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan harus senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkret yang dirasakan masyarakat,” ucap Wapres lugas.

Dalam arahan ketiganya, Wapres meminta agar RKP yang dirumuskan memuat target, tujuan, dan strategi bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJPN 2005-2025 akan segera berakhir.

“Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut menjadi kunci kesinambungan, sekaligus bekal bagi pemerintahan selanjutnya,” pesan Wapres.

Sebelum mengakhiri sambutannya, secara khusus Wapres juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang memperoleh Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) yang juga dianugerahkan hari ini. Terpilih sebagai provinsi terbaik, yaitu Jawa Tengah, kabupaten terbaik yaitu Temanggung, serta kota terbaik yaitu kota Sukabumi.

“Terus tingkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah, dengan perencanaan, pelaksanaan dan inovasi pembangunan demi mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan,” pungkas Wapres.

Dalam musrenbangnas kali ini, tema yang diangkat yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bapennas Suharso Monoarfa sebelumnya menuturkan, rancangan awal RKP 2024 telah menetapkan target sasaran pembangunan yang perlu menjadi perhatian.

“Pada tahun 2024, kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, serta kerja sama dengan para Non-State Actor,” ujar Suharso.

Selain Wakil Presiden, turut hadir dalam acara ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tri Handoko.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohammad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (DMA/RJP, BPMI-Setwapres)

Berita Terkait

Tinjau Sekolah Pascabanjir di Kabupaten Balangan, Wapres Dorong Pemulihan Aktivitas Belajar Mengajar
Perkuat Sinergi Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra, Wapres Terima Audiensi Pekerja Seni dan Pelaku Industri Kreatif
Terima Pengurus Harian KOPRI PB PMII, Wapres Dorong Pemberdayaan Perempuan dan Anak Muda
UIN Jakarta Teratas di Ranking SINTA PTKIN
UIN Jakarta Catatkan Langkah Strategis Pengamanan Aset Negara lewat BLU Terintegrasi
Ditargetkan Rampung Januari 2026, Wapres Tinjau Pembangunan SMA Taruna Nusantara IKN
Tinjau Kawasan Olahraga dan RTH IKN, Wapres Dorong Ruang Publik Hijau Berkelanjutan
Perkuat Fungsi Kenegaraan di Ibu Kota Baru, Wapres Tinjau Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN

Berita Terkait

Kamis, 8 Januari 2026 - 15:36 WIB

Tinjau Sekolah Pascabanjir di Kabupaten Balangan, Wapres Dorong Pemulihan Aktivitas Belajar Mengajar

Senin, 5 Januari 2026 - 21:24 WIB

Perkuat Sinergi Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra, Wapres Terima Audiensi Pekerja Seni dan Pelaku Industri Kreatif

Senin, 5 Januari 2026 - 17:32 WIB

Terima Pengurus Harian KOPRI PB PMII, Wapres Dorong Pemberdayaan Perempuan dan Anak Muda

Kamis, 1 Januari 2026 - 23:30 WIB

UIN Jakarta Teratas di Ranking SINTA PTKIN

Rabu, 31 Desember 2025 - 22:38 WIB

UIN Jakarta Catatkan Langkah Strategis Pengamanan Aset Negara lewat BLU Terintegrasi

Rabu, 31 Desember 2025 - 20:16 WIB

Ditargetkan Rampung Januari 2026, Wapres Tinjau Pembangunan SMA Taruna Nusantara IKN

Rabu, 31 Desember 2025 - 20:11 WIB

Tinjau Kawasan Olahraga dan RTH IKN, Wapres Dorong Ruang Publik Hijau Berkelanjutan

Rabu, 31 Desember 2025 - 19:39 WIB

Perkuat Fungsi Kenegaraan di Ibu Kota Baru, Wapres Tinjau Kawasan Legislatif-Yudikatif IKN

Berita Terbaru