Jokowi Gelar Rapat Bahas Dampak Implementasi EUDR

Jumat, 14 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo menggelar rapat bersama sejumlah jajarannya yang antara lain membahas terkait implementasi Undang-Undang Antideforestrasi Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR). Rapat tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 13 Juli 2023.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya selepas rapat menyampaikan bahwa pemerintah menaruh perhatian pada aturan yang sudah diundangkan di Eropa tersebut. Pemerintah berharap pedoman pelaksanaan regulasi tersebut dapat mengadopsi apa yang sudah menjadi praktik terbaik selama ini seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk komoditas sawit.

“Kita ingin agar implementation guideline-nya itu mengadopsi apa yang sudah ada menjadi best practice, termasuk untuk kayu SVLK, kemudian sawit RSPO, ataupun kemarin joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa kebijakan Eropa tersebut akan berdampak pada tujuh komoditas Indonesia, di antaranya sapi, kakao, sawit, soya, kayu, hingga karet. Dalam kebijakannya, Eropa meminta agar barang-barang atau komoditas yang masuk ke Eropa bebas dari deforestasi—tergantung kepada undang-undang di negara masing-masing—dan dilengkapi uji kelayakan.

Selain itu, negara-negara juga akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan risikonya, yaitu risiko tinggi (high riMI), risiko standar (standard riMI), dan risiko rendah (low riMI). Menurutnya, kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak kepada 15-17 juta pekebun Indonesia dan produk Indonesia hingga senilai US$7 juta.

“Ini sangat mengganggu kepada small holder, 15-17 juta pekebun kita akan terdampak dengan ini dan juga masalah geolocation yang kita berkeberatan karena tidak perlu geolocation untuk setiap produk itu dicek karena kita punya berbasis standar RSPO ataupun SVLK,” imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang diMIriminatif karena menyasar produk-produk Indonesia harus terjamin bebas dari praktik deforestasi. Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan berupaya mengajak negara-negara lain yang turut terdampak kebijakan tersebut untuk melakukan perlawanan.

“Itu sangat diMIriminatif. Oleh karena itu kita akan melakukan perlawanan nanti berunding melakukan perlawanan tentu mengajak negara-negara yang punya kesamaan seperti Malaysia,” ucapnya.

Berita Terkait

Jokowi dan Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor
Kalahkan Filipina 2-0, Indonesia Lolos ke Babak Tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026
Turunkan Angka Stunting, Jokowi Tekankan Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak
Jokowi: Upacara HUT ke-79 RI Digelar di IKN dan Istana Jakarta
HUT HIPMI ke-52, Jokowi Tekankan Persiapan Menuju Indonesia Emas 2045
Prabowo Subianto Tegaskan Kemerdekaan Palestina Solusi Riil Konflik Gaza
Wapres KH Ma’ruf Amin Apresiasi Peningkatan Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi
Wapres KH Ma’ruf Amin Tegaskan Implementasi RIPPP Harus Berdampak Langsung pada OAP

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:37 WIB

Jokowi dan Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:00 WIB

Kalahkan Filipina 2-0, Indonesia Lolos ke Babak Tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:22 WIB

Turunkan Angka Stunting, Jokowi Tekankan Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:21 WIB

Jokowi: Upacara HUT ke-79 RI Digelar di IKN dan Istana Jakarta

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:19 WIB

HUT HIPMI ke-52, Jokowi Tekankan Persiapan Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 12 Juni 2024 - 04:44 WIB

Prabowo Subianto Tegaskan Kemerdekaan Palestina Solusi Riil Konflik Gaza

Sabtu, 8 Juni 2024 - 13:32 WIB

Wapres KH Ma’ruf Amin Apresiasi Peningkatan Layanan Haji Pemerintah Arab Saudi

Jumat, 7 Juni 2024 - 16:37 WIB

Wapres KH Ma’ruf Amin Tegaskan Implementasi RIPPP Harus Berdampak Langsung pada OAP

Berita Terbaru