Jokowi Minta BPKH Kelola Dana Haji Secara Hati-Hati dan Profesional

Rabu, 13 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) profesional, akuntabel, hati-hati serta mengedepankan prinsip syariah dalam mengelola dana haji.

Hal tersebut ditekankan Presiden saat membuka Rapat Kerja (Raker) Tahun 2023 dan Milad ke-6 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

“Ini saya titip, hati-hati mengelola dana umat ini. Harus betul-betul dikelola dengan profesional, mengedepankan akuntabilitas, mengedepankan prinsip-prinsip syariah dan kehati-hatian yang amat sangat. Karena sekali lagi, ini adalah uang rakyat, uangnya umat,” ujar Presiden.

Presiden mengatakan dana kelolaan BPKH sangat besar, mencapai Rp165 triliun. Ini menyebabkan kinerja dan gerak-gerik BPKH selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.

“Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKH Rp165 triliun, gede banget itu dana yang dikelola, gede banget. Jadi saya tiitip hati-hati mengelola uang yang ada di BPKH,” ujarnya.

Presiden pun meminta agar dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada instrumen investasi yang aman. Saat ini, sebanyak 75 persen dana kelolaan BPKH diinvestasikan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang relatif aman.

“Alhamdulillah, ini tempat aman, berada di BI. Dua persen diinvestasikan langsung, investasi langsung 2 persen. Menurut saya juga masih aman.  Jangan sampai seperti yang lain-lain, diinvestasikan di saham yang sahamnya digoreng-goreng, hilang uangnya. Ingat Jiwasraya, selalu saya ingatkan itu. Jangan sampai berkasus seperti itu,” ujarnya.

Kepala Negara menyebutkan, pemerintah dan DPR telah menetapkan biaya ibadah haji sebesar Rp93,4 juta. Sebanyak 40 persen dari biaya tersebut dipenuhi dari hasil investasi dana kelolaan BPKH.

Presiden pun mendorong agar ke depannya pengelolaan keuangan haji dapat lebih inovatif disertai dengan pengawasan internal yang lebih baik. Selain itu, Presiden juga mendorong agar dana kelolaan BPKH dapat lebih dari sekadar menambal kekurangan biaya haji jemaah yang berangkat, tetapi bisa memberi nilai manfaat yang lebih besar bagi jemaah yang menunggu antrean panjang.

“Dengan tetap memperhatikan sustainabilitas keuangan haji yang dikelola dan juga perbesar kontribusi di bidang ekonomi syariah. Kalau bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah juga baik karena potensinya di ekonomi syariah kita ini masih sangat besar, baik di sektor keuangan syariah maupun di industri halal dan lain-lainnya masih sangat besar,” tuturnya.

“Saya yakin BPKH bisa menjalankan tugasnya dengan penuh amanah dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga penyelenggaraan ibadah haji makin baik ke depannya,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa dalam pengelolaan dana haji BPKH mengedepankan prinsip kehatian-hatian dan keamanan.

“BPKH tentu selalu kita sampaikan untuk dua hal tadi; prinsip kehati-hatian dan keamanan. Dan, tentu di saat yang sama, transparansi serta akuntabel dalam mengelolanya juga tetap harus dijaga, kami tidak ingin dana haji ini hilang atau salah dalam pengelolaan,” ujar Menag.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet (SeMIab) Pramono Anung, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah.

Berita Terkait

Terima Wapres KH Ma’ruf Amin Terpilih Gibran Rakabuming, Wapres KH Ma’ruf Amin Ma’ruf Amin Tekankan Pentingnya Sinergi dan Keberlanjutan Program
Ukir Sejarah Baru, Wapres KH Ma’ruf Amin Ajak Masyarakat Doakan Timnas Indonesia U-23 Terus Melaju
Turunkan Ketegangan Konflik Timteng, Wapres KH Ma’ruf Amin Ungkap Pemerintah Terus Berkomunikasi dengan Sejumlah Negara
Tanggapi Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024, Wapres KH Ma’ruf Amin Minta Semua Pihak Menerima Putusan MK
Duh, Menko Polhukam Catat 3,2 Juta Warga Indonesia Terjerat Judi Online
Wapres KH Ma’ruf Amin Tegaskan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Selaras dengan Prioritas Pembangunan dan Keunggulan Daerah
Pastikan Program Berjalan Sesuai Rencana, Wapres KH Ma’ruf Amin Minta KDEKS Provinsi Jabar Susun Rencana Aksi dan Target Berkesinambungan
Hadiri Pengukuhan Pengurus KDEKS Provinsi Jabar, Wapres KH Ma’ruf Amin Sampaikan Empat Fokus Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 18:35 WIB

Terima Wapres KH Ma’ruf Amin Terpilih Gibran Rakabuming, Wapres KH Ma’ruf Amin Ma’ruf Amin Tekankan Pentingnya Sinergi dan Keberlanjutan Program

Rabu, 24 April 2024 - 15:27 WIB

Ukir Sejarah Baru, Wapres KH Ma’ruf Amin Ajak Masyarakat Doakan Timnas Indonesia U-23 Terus Melaju

Rabu, 24 April 2024 - 14:51 WIB

Turunkan Ketegangan Konflik Timteng, Wapres KH Ma’ruf Amin Ungkap Pemerintah Terus Berkomunikasi dengan Sejumlah Negara

Rabu, 24 April 2024 - 14:21 WIB

Tanggapi Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024, Wapres KH Ma’ruf Amin Minta Semua Pihak Menerima Putusan MK

Selasa, 23 April 2024 - 23:33 WIB

Duh, Menko Polhukam Catat 3,2 Juta Warga Indonesia Terjerat Judi Online

Selasa, 23 April 2024 - 21:23 WIB

Wapres KH Ma’ruf Amin Tegaskan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Selaras dengan Prioritas Pembangunan dan Keunggulan Daerah

Selasa, 23 April 2024 - 17:45 WIB

Pastikan Program Berjalan Sesuai Rencana, Wapres KH Ma’ruf Amin Minta KDEKS Provinsi Jabar Susun Rencana Aksi dan Target Berkesinambungan

Selasa, 23 April 2024 - 17:01 WIB

Hadiri Pengukuhan Pengurus KDEKS Provinsi Jabar, Wapres KH Ma’ruf Amin Sampaikan Empat Fokus Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Berita Terbaru