Jokowi Terbitkan Perpres Publisher Rights

Rabu, 21 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights. Presiden menyatakan, penerbitan peraturan yang dapat diakses pada laman JDIH Sekretariat Kabinet ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan jurnalisme yang berkualitas serta keberlanjutan industri media konvensional di tanah air.

“Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab [Perusahaan] Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” ujar Presiden pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024, Selasa (20/02/2024), di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta.

Presiden mengatakan, beleid ini melalui proses pertimbangan yang sangat panjang untuk dapat diberikan persetujuan, mulai dari perbedaan pendapat, perbedaan aspirasi, pertimbangan implikasi, hingga dorongan dari berbagai pihak.

“Setelah mulai ada titik kesepemahaman, mulai ada titik temu, ditambah lagi dengan Dewan Pers yang mendesak terus, perwakilan perusahaan pers dan perwakilan asosiasi media juga mendorong terus akhirnya kemarin saya meneken Perpres tersebut,” kata Presiden.

Melalui Perpres tersebut, Presiden menyebut bahwa pemerintah ingin memastikan jurnalisme di tanah air tumbuh berkualitas dan jauh dari konten negatif. Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan keberlanjutan industri media nasional.

“Kita ingin kerja sama yang lebih adil antara perusahaan pers dan platform digital, kita ingin memberikan kerangka umum yang jelas bagi kerja sama perusahaan pers dan platform digital,” ujarnya.

Presiden juga menegaMIan bahwa Perpres tersebut tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers dan mengatur konten pers. Dalam Perpres tersebut, pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas.

“Perlu saya ingatkan juga tentang implementasi Perpres ini. Kita masih harus mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi terutama selama masa transisi implementasi Perpres ini, baik itu perihal respons dari platform digital dan respons dari masyarakat pengguna layanan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus mencari solusi dan kebijakan untuk perusahaan pers di dalam negeri. Salah satunya adalah dengan menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi untuk memprioritaMIan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers.

“Ini berkali-kali saya sampaikan, minimal untuk bantalan jangka pendek. Memang ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan, perusahaan pers dan kita semua tetap harus memikirkan bagaimana menghadapi transformasi digital ini,” tutur Presiden.

Sedangkan kepada para pembuat konten (content creator) di Indonesia, Presiden minta agar tidak khawatir dengan diresmikannya Perpres Publisher Rights. Presiden menyebut Perpres tersebut tidak berlaku untuk para pembuat konten.

“Silakan dilanjutkan kerja sama yang selama ini sudah berjalan dengan platform digital. Silakan lanjut terus karena memang tidak ada masalah,” tandasnya.

Berita Terkait

Terima Wapres KH Ma’ruf Amin Terpilih Gibran Rakabuming, Wapres KH Ma’ruf Amin Ma’ruf Amin Tekankan Pentingnya Sinergi dan Keberlanjutan Program
Ukir Sejarah Baru, Wapres KH Ma’ruf Amin Ajak Masyarakat Doakan Timnas Indonesia U-23 Terus Melaju
Turunkan Ketegangan Konflik Timteng, Wapres KH Ma’ruf Amin Ungkap Pemerintah Terus Berkomunikasi dengan Sejumlah Negara
Tanggapi Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024, Wapres KH Ma’ruf Amin Minta Semua Pihak Menerima Putusan MK
Duh, Menko Polhukam Catat 3,2 Juta Warga Indonesia Terjerat Judi Online
Wapres KH Ma’ruf Amin Tegaskan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Selaras dengan Prioritas Pembangunan dan Keunggulan Daerah
Pastikan Program Berjalan Sesuai Rencana, Wapres KH Ma’ruf Amin Minta KDEKS Provinsi Jabar Susun Rencana Aksi dan Target Berkesinambungan
Hadiri Pengukuhan Pengurus KDEKS Provinsi Jabar, Wapres KH Ma’ruf Amin Sampaikan Empat Fokus Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Berita Terkait

Rabu, 24 April 2024 - 18:35 WIB

Terima Wapres KH Ma’ruf Amin Terpilih Gibran Rakabuming, Wapres KH Ma’ruf Amin Ma’ruf Amin Tekankan Pentingnya Sinergi dan Keberlanjutan Program

Rabu, 24 April 2024 - 15:27 WIB

Ukir Sejarah Baru, Wapres KH Ma’ruf Amin Ajak Masyarakat Doakan Timnas Indonesia U-23 Terus Melaju

Rabu, 24 April 2024 - 14:51 WIB

Turunkan Ketegangan Konflik Timteng, Wapres KH Ma’ruf Amin Ungkap Pemerintah Terus Berkomunikasi dengan Sejumlah Negara

Rabu, 24 April 2024 - 14:21 WIB

Tanggapi Hasil Sidang Sengketa Pilpres 2024, Wapres KH Ma’ruf Amin Minta Semua Pihak Menerima Putusan MK

Selasa, 23 April 2024 - 23:33 WIB

Duh, Menko Polhukam Catat 3,2 Juta Warga Indonesia Terjerat Judi Online

Selasa, 23 April 2024 - 21:23 WIB

Wapres KH Ma’ruf Amin Tegaskan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Selaras dengan Prioritas Pembangunan dan Keunggulan Daerah

Selasa, 23 April 2024 - 17:45 WIB

Pastikan Program Berjalan Sesuai Rencana, Wapres KH Ma’ruf Amin Minta KDEKS Provinsi Jabar Susun Rencana Aksi dan Target Berkesinambungan

Selasa, 23 April 2024 - 17:01 WIB

Hadiri Pengukuhan Pengurus KDEKS Provinsi Jabar, Wapres KH Ma’ruf Amin Sampaikan Empat Fokus Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Berita Terbaru