Margarito Kamis Sebut Penetapan Dadan Tri Yudianto Sebagai Tersangka Tidak Sah dan Salah Penerapan Pasal

Sabtu, 24 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritaindonesia.id, JAKARTA –Ahli Hukum Margarito Kamis mempersoalkan keterangan satu orang yang dijadikan landasan untuk menetapkan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.

“Hal itu tidaklah mungkin. Keterangan satu orang tidak dapat menentukan status hukum seseorang. Karena itu dipastikan bahwa keterangan itu tidak bersih dan tidak kokoh. Dari sisi administrasi hukum, menurut saya hal itu tidak mungkin,” jelas Margarito, kepada media, Sabtu (24/6/2023).

Karena itu, Margarito menilai penetapan Dadan sebagai tersangka sangat janggal dan tidak dapat dibenarkan.

“Karena setiap tersangka, harus diperiksa dengan dasar perintah atau sprindik sendiri. Tidak bisa menggunakan sprindik orang lain,” ujar Margarito.

Selain hal di atas, Margarito juga mengatakan jika dasar penetapan tersangka kepada mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto (DTY) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai tidak tepat.

Pasalnya menurut Margarito, Dadan bukan masuk kualifikasi sebagai penyelenggara negara maupun pejabat yang memiliki fungsi strategis yang memiliki kaitan dengan negara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bila beliau (Dadan) dituduh dengan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor, menurut saya tidak tepat kalau sekali lagi beliau dituduh dengan pasal 11 dan atau 12 undang-undang Tipikor itu menurut saya tidak tepat,” tegas Margarito.

Margarito menjelaskan PT Wika Beton merupakan salah satu anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya (Persero), dimana berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Margarito menyebut anak perusahaan tidak bisa dianggap sebagai BUMN. Sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan BUMN, Dadan tidak bisa dijerat dengan pasal penyelenggara negara.

(Fajar)

Berita Terkait

Dankorbrimob Polri Resmikan Mako Pasukan Brimob II di Kutai Kartanegara
Jokowi dan Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor
Kalahkan Filipina 2-0, Indonesia Lolos ke Babak Tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026
Turunkan Angka Stunting, Jokowi Tekankan Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak
Jokowi: Upacara HUT ke-79 RI Digelar di IKN dan Istana Jakarta
HUT HIPMI ke-52, Jokowi Tekankan Persiapan Menuju Indonesia Emas 2045
Prabowo Subianto Tegaskan Kemerdekaan Palestina Solusi Riil Konflik Gaza
Menteri Pertanian Klaim Stok Bahan Pangan Jelang Idul Adha 1445 H Aman

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 14:36 WIB

Dankorbrimob Polri Resmikan Mako Pasukan Brimob II di Kutai Kartanegara

Rabu, 12 Juni 2024 - 16:37 WIB

Jokowi dan Iriana Tinjau Gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Bogor

Rabu, 12 Juni 2024 - 15:00 WIB

Kalahkan Filipina 2-0, Indonesia Lolos ke Babak Tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:22 WIB

Turunkan Angka Stunting, Jokowi Tekankan Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:21 WIB

Jokowi: Upacara HUT ke-79 RI Digelar di IKN dan Istana Jakarta

Rabu, 12 Juni 2024 - 13:19 WIB

HUT HIPMI ke-52, Jokowi Tekankan Persiapan Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 12 Juni 2024 - 04:44 WIB

Prabowo Subianto Tegaskan Kemerdekaan Palestina Solusi Riil Konflik Gaza

Kamis, 6 Juni 2024 - 23:30 WIB

Menteri Pertanian Klaim Stok Bahan Pangan Jelang Idul Adha 1445 H Aman

Berita Terbaru