Margarito Kamis Sebut Penetapan Dadan Tri Yudianto Sebagai Tersangka Tidak Sah dan Salah Penerapan Pasal

Sabtu, 24 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Beritaindonesia.id, JAKARTA –Ahli Hukum Margarito Kamis mempersoalkan keterangan satu orang yang dijadikan landasan untuk menetapkan Dadan Tri Yudianto sebagai tersangka.

“Hal itu tidaklah mungkin. Keterangan satu orang tidak dapat menentukan status hukum seseorang. Karena itu dipastikan bahwa keterangan itu tidak bersih dan tidak kokoh. Dari sisi administrasi hukum, menurut saya hal itu tidak mungkin,” jelas Margarito, kepada media, Sabtu (24/6/2023).

Karena itu, Margarito menilai penetapan Dadan sebagai tersangka sangat janggal dan tidak dapat dibenarkan.

“Karena setiap tersangka, harus diperiksa dengan dasar perintah atau sprindik sendiri. Tidak bisa menggunakan sprindik orang lain,” ujar Margarito.

Selain hal di atas, Margarito juga mengatakan jika dasar penetapan tersangka kepada mantan Komisaris Independen PT Wika Beton Dadan Tri Yudianto (DTY) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dinilai tidak tepat.

Pasalnya menurut Margarito, Dadan bukan masuk kualifikasi sebagai penyelenggara negara maupun pejabat yang memiliki fungsi strategis yang memiliki kaitan dengan negara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bila beliau (Dadan) dituduh dengan pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Tipikor, menurut saya tidak tepat kalau sekali lagi beliau dituduh dengan pasal 11 dan atau 12 undang-undang Tipikor itu menurut saya tidak tepat,” tegas Margarito.

Margarito menjelaskan PT Wika Beton merupakan salah satu anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya (Persero), dimana berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), Margarito menyebut anak perusahaan tidak bisa dianggap sebagai BUMN. Sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan BUMN, Dadan tidak bisa dijerat dengan pasal penyelenggara negara.

(Fajar)

Berita Terkait

Masyarakat Diajak Memantau Rekapitulasi Penghitungan Suara
Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam dan Mas AHY Jadi Menteri ATR/Kepala BPN
Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Merupakan Solusi Hadapi Kenaikan Harga
Jokowi: Perpres Publisher Rights Upaya Pemerintah Wujudkan Jurnalisme Berkualitas
Perpres 32/2024 tentang Publisher Rights
Jokowi Terbitkan Perpres Publisher Rights
HPN 2024, Jokowi Sampaikan Dua Pesan untuk Insan Pers Indonesia
Jokowi: Kualitas SDM Hakim Kunci Sistem Peradilan

Berita Terkait

Kamis, 22 Februari 2024 - 23:35 WIB

Masyarakat Diajak Memantau Rekapitulasi Penghitungan Suara

Rabu, 21 Februari 2024 - 12:18 WIB

Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto Jadi Menko Polhukam dan Mas AHY Jadi Menteri ATR/Kepala BPN

Rabu, 21 Februari 2024 - 10:36 WIB

Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Merupakan Solusi Hadapi Kenaikan Harga

Rabu, 21 Februari 2024 - 10:35 WIB

Jokowi: Perpres Publisher Rights Upaya Pemerintah Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Rabu, 21 Februari 2024 - 10:09 WIB

Perpres 32/2024 tentang Publisher Rights

Rabu, 21 Februari 2024 - 10:07 WIB

Jokowi Terbitkan Perpres Publisher Rights

Rabu, 21 Februari 2024 - 10:06 WIB

HPN 2024, Jokowi Sampaikan Dua Pesan untuk Insan Pers Indonesia

Selasa, 20 Februari 2024 - 17:12 WIB

Jokowi: Kualitas SDM Hakim Kunci Sistem Peradilan

Berita Terbaru