Tangerang, Mediaindonesia.id – Pemerintah telah melaksanakan pengalihan siaran analog menjadi digital pada tahun 2023. Era digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan pelayanan penyiaran dengan gambar jernih dan jangkauan luas, tapi juga membuka peluang partisipasi bagi tokoh penyiaran baru. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait harus meningkatkan tanggung jawab dalam menghasilkan tayangan yang kredibel bagi masyarakat.
“Penyiaran nasional harus menjadi barometer sumber informasi yang cepat, akurat, dan kredibel bagi masyarakat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-91 dan Pembukaan Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2024, di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Jl. BSD Grand Boulevard Nomor 1, Pagedangan, Tangerang, Banten, Senin (24/06/2024).
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, saat ini pemanfaatan internet pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia memiliki dampak positif dan negatif yang harus diantisipasi. Dengan demikian, tanggung jawab pemerintah pun besar dalam memastikan dampak positif yang diberikan internet, termasuk dalam dunia penyiaran.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Negara memiliki tanggung jawab konstitusi agar informasi yang didapatkan oleh warga negara bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan, serta kedaulatan bangsa,” imbuh Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres memaparkan bahwa penyiaran nasional juga memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Mulai dari pendapatan iklan, penyediaan lapangan kerja, promosi sektor pariwisata, dan penyaluran edukasi masyarakat.
Untuk itu, Wapres mengimbau kepada KPI sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyiaran di Indonesia untuk selalu mengawal terciptanya iklim penyiaran yang sehat agar manfaatnya semakin dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara.
“KPI hendaknya tetap mengawal prinsip keberagaman kepemilikan dan pengembangan ragam konten penyiaran, demi membangun iklim persaingan yang sehat, tidak dimonopoli, atau memihak kepentingan kelompok tertentu,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyampaikan, kemajuan teknologi tidak hanya menambah secara kuantitas ragam medium informasi tetapi menggeser perubahan paradigma, kebudayaan, cara pandang, dan pola akses terhadap informasi.
Untuk itu ia berharap, rapat koordinasi yang diselenggarakan hari ini dapat menghasilkan rekomendasi dan ide baru untuk mengimbangi kemajuan teknologi di bidang penyiaran. Sehingga, kualitas output penyiaran dapat selalu bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
“Melalui Rakornas ini kami berharap bisa menghasilkan kebijakan strategis, muncul rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan dunia penyiaran. Gagasan dan pemikiran yang bisa mendorong penyiaran kita tumbuh dengan harmoni, sesuai dengan semangat yang dibawa dan diwariskan oleh Mangkunegoro VII melalui pendirian radio pribumi pertama, Solosche Radio Vereeningin untuk menjaga kedaulatan bangsa, kemerdekaan dan kemajuan Indonesia,” papar Ubaidillah.
Selain Ketua KPI Pusat, hadir dalam acara ini diantaranya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, dan para Ketua KPI Daerah beserta jajaran.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, dan Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (NN/RJP, rls)
