Jakarta, Mediaindonesia.id – Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting di Kota Depok tengah disorot warganet. Pasalnya, paket menu yang didistribusikan dianggap ala kadarnya dengan nilai rupiah jauh di bawah anggaran yang ditetapkan.
Menanggapi pertanyaan awak media tentang isu tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Koordinator Pelaksana di lapangan, terus melakukan pengawasan terhadap implementasi program stunting di berbagai daerah.
“Iya, kita sudah ada anggaran dan kemudian sudah ada korlap lapangannya, yaitu Ketua BKKBN dan seluruh jajaran,” jelas Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2023, di Ballroom Aryaduta Hotel Menteng, Kota Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Untuk itu, Wapres akan meminta kejelasan atas temuan tersebut.
“Jadi, nanti akan saya coba tanya. Kalau ada laporannya, akan saya tanya di mana dan apa kejadiannya sehingga kualitas makanannya menjadi rendah. Akan terus kita monitor di semua daerah,” tambahnya.
Dalam kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia, Wapres menyebutkan bahwa dirinya sering memantau pelaksanaan program stunting di daerah tersebut. Ia pun melihat, makanan yang disajikan sudah cukup bagus.
Namun dengan adanya kasus viral ini, pihaknya tentu akan kembali menekankan kepada tiap-tiap kepala daerah untuk menjalankan standar operasi prosedur (SOP) penanganan stunting yang ada, termasuk agar tidak ada pengurangan anggaran per paket menu.
“Kalau ada di satu tempat ternyata tidak seperti itu [kualitas menu tidak bagus], akan kita lihat, supaya dilakukan tindakan-tindakan, supaya tidak terjadi pengurangan-pengurangan [anggaran] itu,” tegas Wapres.
Dalam keterangan pers ini, Wapres didampingi oleh Ketua Umum MUI K.H. Anwar Iskandar, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. (RR/SK-BPMI, Setwapres)
