Jakarta, Mediaindonesia.id – Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, data penerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak kekeringan akibat El Nino berjumlah 21 juta dan bukan 18,8 juta.
Menanggapi pertanyaan awak media seputar implikasi perbedaan data ini terhadap kenaikan anggaran yang perlu disiapkan pemerintah, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menjelaskan, angka tersebut muncul dalam konteks bahasan mengenai bantuan beras, sehingga diinventarisasi mereka yang sudah terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) dan yang belum terdaftar.
“Kebetulan kemarin kita bahas soal bantuan beras, itu di samping yang sudah terdaftar, mungkin kita lakukan lagi yang memang belum ya ikut dikroscek (kaji ulang) lagi,” ucap Wapres dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (09/11/2023).
Wapres menekankan, data penerima bantuan tentu akan terus mengalami penyesuaian.
Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menjelaskan, penerima bantuan beras pada 2024 sudah menggunakan data baru yang didasarkan pada data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
“Data ini data Regsosek yang terus di-update, sehingga dengan demikian data ini sifatnya dinamis,” tutur Airlangga.
“Apalagi tadi kita bicara mengenai desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 yang tentu ini harus terus di-update untuk memberikan bantuan agar tepat sasaran,” tambahnya.
Selain Menko Airlangga, dalam keterangan pers ini, Wapres juga didampingi oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. (RR/SK- BPMI, Setwapres)
