Jakarta, Mediaindonesia.id – Pemerintahan berbasis digital atau digital governance menjadi sebuah keniscayaan. Kehadirannya mengubah paradigma birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan lambat menjadi pola komunikasi yang lebih interaktif, cair, dan cepat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terwujud.
Terlebih, tercatat kurang lebih 78 persen dari total penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pun menunjukkan, sekitar 67 persen penduduk Indonesia sudah memiliki ponsel.
Merespons ruang komunikasi yang kian terbuka lebar tersebut, pemerintah dituntut untuk terus mengembangkan secara berkelanjutan langkah-langkah inovatif pada pola interaksi pelayanan publik berbasis digital, salah satunya melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai upaya mentransformasi mental birokrasi priayi menjadi birokrasi melayani dalam bingkai demokrasi, pola pelayanan publik berbasis digital ini harus dikembangkan secara berkelanjutan,” pinta Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Soft Launching MPP Digital Nasional, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa (20/06/2023).
Lebih jauh, Wapres menyatakan, MPP digital menjadi salah satu terobosan yang didesain pemerintah untuk mewujudkan transformasi tersebut. Menurutnya, upaya ini juga sangat relevan dengan arah pembangunan sebagaimana tercantum dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu.
“Rancangan RPJPN juga mencakup sejumlah arah pembangunan, termasuk transformasi digital, serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif,” ungkapnya.
Untuk itu, Wapres meminta MPP digital agar diselaraskan dengan langkah-langkah dalam mencapai target prioritas nasional, seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan _stunting_.
“MPP digital menjadi bagian dari strategi taktis guna mempercepat pelayanan publik, termasuk untuk meningkatkan investasi,” imbuh Wapres.
Dalam kesempatan yang sama, Wapres meminta seluruh pemangku kepentingan di berbagai tingkatan untuk terus menghadirkan inovasi dalam pengembangan MPP digital, seraya memperkuat kolaborasi untuk memastikan implementasinya.
“Saya ingin menekankan pentingnya peta jalan MPP digital sebagai bagian strategis dari pembangunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional dan daerah,” ucapnya. (RR/RJP, rls)
