Jakarta, Mediaindonesia.id – Usai menghadiri pelantikan dua menteri Kabinet Indonesia Maju, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Gedung MUI Pusat, Jalan Proklamasi No. 51, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/02/2024).
Mengawali rapat, Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI menekankan tentang pembinaan umat, sebagai bagian dari visi dan misi MUI. Di samping itu, Wapres juga menegaskan tentang berbagai permasalahan umat yang harus direspons oleh MUI.
Dalam keterangan persnya, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya hanya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat harus bisa dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, terutama prinsip dan kebijakan MUI, seperti melayani umat dan beberapa aspeknya, menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang ekstrim, menjaga umat dari bermuamalah yang tidak syariah, kemudian melindungi umat dari konsumsi yang tidak halal, itu terus dilaksanakan,” urainya.
Lebih lanjut Wapres menuturkan, MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan umat yang mungkin sempat terkoyak lantaran pemilihan umum yang baru berlangsung 14 Februari silam.
“Menjaga keutuhan dan persatuan umat apalagi pasca pemilu. Jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak terkoyak-koyak,” tegas Wapres.
Sebelumnya, dalam pengantar rapat, mewakili Dewan Pengurus Harian MUI, K.H. Asrorun Niam melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.
Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antarahya Zainut Tauhid Sa’adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli
Sementara, Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim. (DMA/SK-BPMI, Setwapres)
