Prof Asep Saepudin Jahar: Pernyataan Agus Rahardjo Jadikan Polemik Mengarah Jatuhkan Marwah Presiden

Sabtu, 16 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Profesor Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menyayangkan pernyataan eks Ketua KPK Agus Rahardjo terkait penghentian kasus e-KTP yang terkesan diintervensi oleh Presiden Joko Widodo.

 

“Info ini yang sulit dijelaMIan saat menjelang kontestasi Pemilu. Jikapun iya, mestinya hal itu diungkapkan pada masa itu. Saya berpikir KPK itu dari awal dibuat independen dan tidak ada yang bisa intervensi,” sebut Asep.

ADVERTISEMENT

ads. Ukuran gambar 480px x 600px

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Rektor UIN Jakarta ini berpandangan bahwa seharusnya Agus Rahardjo menyampaikan pada kejadian, bukan pada saat sekarang ini yang akhirnya menimbulkan polemik.

 

“Pak Agus seharusnya merespon saat itu, karena kalau disampaikan beberapa tahun hingga sekarang malah polemik baru,” sambung sang Profesor.

 

Secara etik dan moril pernyataan Agus Rahardjo dipandang memiliki tendensi disaat menjelang Pemilu seperti sekarang dan tidak mengikuti tata aturan yang ada.

 

“Pernyataan itu dilihat dari bahasa komunikasi tendensius. Artinya mengapa dia menyampaikannya sekarang. Dan sebagai pejabat KPK jika disampaikan pengaruh oleh siapapun harus tetap pendiriannya. Jika disampaikan sekarang maknanya macam-macam. Keterbukaan itu ada rule of gamenya,” jelas Asep Saepudin.

 

“Bagi saya momennya tidak tepat, karena terkesan ingin menstigmasi pihak lain dan memposisikan diri lebih baik. Memang yang paling penting kenapa urusan KPK yang sangat strategis diungkap ke publik sekarang. Apalagi tanpa bukti atau saksi bisa macam-macam tujuannya,” jawab Prof. Asep menutup pernyataannya.

 

Pernyataan Agus Rahardjo bahwa Jokowi pernah meminta dirinya untuk menghentikan penyidikan kasus korupsi e-KTP telah diadukan ke Kepolisian Republik Indonesia oleh Pandawa Nusantara.

 

Dikonfirmasi oleh wartawan saat memberikan keterangan Pers, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya belum mengetahui perihal pelaporan mantan Ketua KPK tersebut.

 

“Belum tahu, saya belum tahu,” jawab Jokowi saat dikonfirmasi di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jumat 15 Desember 2023

Berita Terkait

Usai Tinjau Desa Tangkura, Wapres Gibran Besuk Korban Gempa di RSUD Poso
Tinjau Poso Pascagempa, Wapres Pastikan Respons Cepat dan Pemulihan Berjalan Optimal
Tinjau Desa Tangkura Pascagempa, Wapres Tegaskan Anak-Anak Harus Tetap Sekolah
Terima ITMI, Wapres Dukung Akses dan Kesetaraan bagi Tunanetra
Hadiri Festival Pacu Jalur 2025, Wapres Minta Warisan Budaya dan Wajah Ekonomi Kreatif Riau Terus Dijaga
Kunjungan Kerja Ke Riau, Wapres Hadiri Pembukaan Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi
Dukungan Penuh Pemerintah dalam Penguatan Pasokan Gas, Operasional PGN Terjaga Andal
Meriahkan HUT ke-80 RI di Cipinang Melayu, Wapres Saksikan Lomba dan Sapa Warga

Berita Terkait

Jumat, 22 Agustus 2025 - 19:42 WIB

Usai Tinjau Desa Tangkura, Wapres Gibran Besuk Korban Gempa di RSUD Poso

Jumat, 22 Agustus 2025 - 17:47 WIB

Tinjau Poso Pascagempa, Wapres Pastikan Respons Cepat dan Pemulihan Berjalan Optimal

Jumat, 22 Agustus 2025 - 17:38 WIB

Tinjau Desa Tangkura Pascagempa, Wapres Tegaskan Anak-Anak Harus Tetap Sekolah

Kamis, 21 Agustus 2025 - 18:56 WIB

Terima ITMI, Wapres Dukung Akses dan Kesetaraan bagi Tunanetra

Rabu, 20 Agustus 2025 - 21:21 WIB

Hadiri Festival Pacu Jalur 2025, Wapres Minta Warisan Budaya dan Wajah Ekonomi Kreatif Riau Terus Dijaga

Rabu, 20 Agustus 2025 - 11:57 WIB

Kunjungan Kerja Ke Riau, Wapres Hadiri Pembukaan Festival Pacu Jalur Tradisional Kabupaten Kuantan Singingi

Senin, 18 Agustus 2025 - 18:13 WIB

Dukungan Penuh Pemerintah dalam Penguatan Pasokan Gas, Operasional PGN Terjaga Andal

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 19:56 WIB

Meriahkan HUT ke-80 RI di Cipinang Melayu, Wapres Saksikan Lomba dan Sapa Warga

Berita Terbaru