Jakarta, Mediaindonesia.id – Bisnis keuangan merupakan bisnis kepercayaan yang sangat vital terhadap perekonomian nasional. Pelaku sektor keuangan, otoritas pengawas, dan seluruh pihak yang terlibat dituntut untuk memiliki standar pengetahuan, profesionalitas, serta moral etika yang tinggi dalam pengelolaan sektor keuangan.
“Pelaku usaha, regulator dan pengawas harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ada,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Syariah berbentuk Surat Partisipasi (EBAS-SP), di Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan, Senin (19/06/2023).
“Keamanan data, sistem dan investasi nasabah harus betul-betul terlindungi,” imbuhnya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Wapres meminta, pengelolaan sektor keuangan harus meningkatkan kewaspadaan.
“Hindari instrumen produk-produk dengan risiko tinggi yang dapat menimbulkan gagal bayar, seperti pada kasus kredit perumahan di Amerika Serikat yang memicu krisis ekonomi global pada tahun 2008,” pinta Wapres.
Selain itu, Wapres menekankan, inovasi ragam instrumen keuangan agar terus dikembangkan, termasuk instrumen keuangan syariah.
“Hadirnya produk-produk keuangan syariah yang semakin mudah diakses dan dipahami masyarakat tentu akan mengakselerasi pertumbuhan sektor keuangan syariah nasional,” kata Wapres otimis.
Sejalan dengan hal tersebut, Direktur PT Sarana Multigriya Finance (Persero) Ananta Wiyogo, mengungkapkan bahwa EBAS sebagai sekuritisasi syariah pertama, dan merupakan sinergi lintas BUMN ini diharapkan dapat meningkatkan market share ekonomi syariah di Indonesia.
“Sehingga dapat mendorong terwujudnya market widening serta financial inclusive di pasar modal,” tuturnya.
Ananta juga menekankan peran instrumen keuangan syariah ini bagi beragam kalangan masyarakat.
“Sumber dana tersebut diharapkan dapat menjadi solusi perbankan dalam mengatasi risiko maturity mismatch dan mendorong upaya menekan gap kepemilikan rumah di Indonesia,” tuturnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Direktur Utama BEI Iman Rachman dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (DMA/SK- BPMI, Setwapres)
