Jakarta, Mediaindonesia.id – Menyikapi dinamika aktual persoalan keumatan dan kebangsaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Rapat Dewan Pertimbangan. Rapat yang dihadiri utusan puluhan Ormas Islam itu berlangsung di Kantor MUI Pusat, Jalan Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (02/08/2023).
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, hadir memimpin rapat tersebut. Kepada segenap *Pimpinan dan Anggota Dewan Pertimbangan MUI, Dewan Pimpinan Harian MUI, dan Pimpinan Puluhan Ormas Islam,* Wapres mengingatkan agar MUI dapat terus menjaga indepensi.
“MUI tegak lurus kepada prinsip-prinsip ajaran islam, menurut syariat Islam. Karena itu, posisi MUI adalah mitra Pemerintah. Mitra artinya partnernya pemerintah, tidak di bawah Pemerintah,” tegas Wapres.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Tapi mitra Pemerintah, artinya kita tidak akan berhadapan dengan Pemerintah, tapi dalam hal fatwa, kita tidak dipengaruhi oleh Pemerintah. Ini saya kira harus dipahami betul,” imbuhnya.
Lebih lanjut Wapres menuturkan, Dewan Pertimbangan perlu melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan Dewan Pimpinan Harian.
“Pertama, saya ingin kita evaluasi peran MUI sebagai imamah institusionaliyah dalam rangka mengoordinasikan gerakan, ini sampai dimana keefektifannya,” ujar Wapres.
Menurutnya, peran MUI ini perlu dievaluasi sudah sejauh mana, terutama dalam rangka penerapan ajaran Islam wasathiyah yang menjadi kerangka berfikir bagi seluruh umat Islam. Kerangka berfikir ini perlu diterapkan secara menyeluruh, agar umat dapat dipersatukan.
“Menjadi tugas kita Bersama dalam menyamakan frekuensi kerangka berfikirnya, logikanya,” imbuhnya.
Selain itu, Wapres mengimbau agar segenap jajaran MUI memperhatikan program kerja MUI, baik dari segi frekuensi maupun dampak atau manfaatnya.
“Kerja-kerja yang tidak berdampak, tidak perlu kita lakukan. Itu hanya membuang energi, harta, pembiayaan, tapi tidak berdampak apa-apa. Bukan hanya bekerja, tapi kerja yang berdampak,” urai Wapres.
Yang ketiga, Wapres ingin agar segenap jajaran pengurus pusat MUI mengevaluasi sejauh mana program mereka, juga dilakukan di provinsi dan di kabupaten/kota.
“Jangan sampai kita hanya bergerak sendiri saja, tapi tidak melakukan gerakan ke bawah,” ujar Wapres.
Menurutnya, dengan memastikan program digaungkan hingga ke level kantor cabang MUI di kabupaten/kota, dampak dan manfaat yang ditimbulkan akan lebih luas.
“Organisasi ini harus seperti dynamo, kita bergerak di atas tapi juga menggerakkan sampai ke bawah. Itu akan berdampak luas,” tegasnya.
Dalam rapat ini, Wapres juga sempat mengingatkan agar jajaran pengurus MUI menyiapkan diri untuk membangun kantor cabang MUI di beberapa wilayah di Papua. Hal ini diperlukan mengingat adanya kebutuhan umat serta kondisi di Papua yang sudah cukup kondusif.
“Memang nanti definitifnya kalau sudah ada pejabatnya definitif, tapi kita harus persiapkan dari sekarang. Kita jangan menunggu,” Wapres mengarahkan.
Hadir mendampingi Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada hari ini, Staf Khusus Wapres Masykuri Abdillah dan Lukmanul Hakim.
(DMA/RJP, rls)
