Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa reformasi birokrasi harus menciptakan ekosistem kerja yang memacu kinerja, prestasi, dan inovasi aparatur sipil negara (ASN) di seluruh tanah air. Presiden pun meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipli Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk merumuMIan tolok ukur yang jelas terkait hal tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023, di Mercure Hotel and Convention, Jakarta, Selasa (03/10/2023) pagi.
“Saya sering sudah menyampaikan ke Pak MenPANRB, harus ada tolak ukur yang jelas, harus ada reward yang jelas. Jadi orientasi jangan sampai kerja sampai tengah malam,” ujar Presiden.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden mencontohkan, kinerja ASN dapat dinilai dari keberhasilan program peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, hingga penurunan kemiMIinan di wilayah masing-masing.
“Sekda enggak bisa diangkat kalau dia tidak bisa, misalnya menumbuhkan ekonomi di sebuah kabupaten [sebesar] enam koma. Harus ukurannya gitu, bukan ukurannya SPJ, repot kalau seperti itu, kejebak ke dalam sistem seperti itu,” tegasnya.
Kepala Negara menambahkan, orientasi kerja ASN harus diubah agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai peluang untuk melompat menjadi negara maju dan tidak terjebak sebagai negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Itu mestinya tugas-tugas besar birokrasi kita, ASN kita, harus diubah orientasinya. Tapi memang dimulai dari pusatnya dulu, sistemnya, peraturannya, regulasinya, memang agar orientasinya ini berubah. Karena kalau tidak, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum [Korpri], kita akan terjebak nantinya pada jebakan negara berpendapatan menengah,” ujarnya.
Presidennya juga menekankan perlunya fleksibilitas yang tinggi dan kelincahan dalam menghadapi tantangan dan perubahan dunia yang saat ini berlangsung sangat cepat. Presiden pun meminta jajarannya untuk memangkas regulasi yang menghambat kelincahan dan fleksibitas birokrasi.
“Karakter ASN harus berubah, jangan monoton. Jangan terpaku rutinitas, harus inovatif, harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada. Regulasi baik itu undang-undang, permen (peraturan menteri), perda, nanti ada peraturan dinas, ada peraturan menteri, ada peraturan dirjen, itu kurangi,” ujarnya.
Lebih jauh, Presiden juga meminta ASN tidak alergi terhadap teknologi dan digitalisasi serta memperkuat kolaborasi antarlembaga pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah.
“Ini yang saya lihat, saya kementerian-kementerian masih ego sektoral. Ini jalan sendiri, ini jalan sendiri, ketemunya di mana enggak jelas. Itu yang berusaha selama sembilan tahun ini saya handle, agar mereka satu tujuan. Ini mendukung, ini mendukung, ini mendukung, tujuannya satu,” tandasnya.
