Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, pada Jumat (8/8/2025).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban ini dimanfaatkan Wapres untuk mendengarkan langsung aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam APDESI. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan berbagai program prioritas nasional, seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, dan program makanan bergizi gratis.
“Pesan beliau, kita harus tetap semangat mendukung pembangunan dan selalu menjalankan program pemerintah. Beliau juga meminta agar perintah ini diteruskan ke tingkat bawah,” ujar Ketua Umum DPP APDESI, Surta Wijaya, usai pertemuan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Surta menjelaskan bahwa kedatangan dirinya bersama lebih dari 30 pengurus DPP APDESI sekaligus untuk melaporkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar pada pagi hari. Salah satu usulan yang disampaikan adalah peningkatan alokasi dana operasional desa dari 3% menjadi 5% guna memperlancar penyelenggaraan pemerintahan desa.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP APDESI, Asri Anas, memaparkan sepuluh persoalan terkait pemerintahan desa untuk menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya adalah permintaan dukungan Wapres dalam membantu 22.000 desa yang berada di kawasan hutan agar dapat dilepaskan dari status tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wapres menyampaikan bahwa seluruh masukan tersebut akan dipelajari. Ia menegaskan bahwa, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita ke-6, pembangunan desa merupakan fondasi utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemerataan ekonomi akan terus menjadi prioritas pemerintah.
Sebagai informasi, APDESI adalah organisasi yang menaungi perangkat desa di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan sinergi antardesa, serta menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.
