Jakarta, Mediaindonesia.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin siang ini, Senin (05/06/2023) menerima Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat.
Pertemuan berdurasi sekitar satu jam tersebut membahas berbagai permasalahan mulai dari urgensi pengelolaan hutan di tengah fenomena pemanasan global, masalah kelistrikan untuk mendongkrak pertumbuhan industri dan ekonomi di Indonesia timur, tema ekonomi keuangan syariah, sistem logistik nasional, hingga topik pemekaran daerah.
Berkaitan dengan ekonomi syariah, Nono Sampono turut mendorong, upaya Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia. Menurutnya, Indonesia bahkan perlu meningkatkan posisinya saat ini ke peringkat yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, ia melaporkan hasil pertemuannya dengan Gubernur Bank Sentral Qatar, termasuk lawatannya ke Bahrain dan Kazakhstan. Nono menyebut potensi Indonesia sangat besar dalam bidang ekonomi syariah, sebab Bahrain dan Kazakhstan pun bermaksud mengantisipasi perkembangan makanan halal dari negara-negara yang bukan dari negara dengan penduduk mayoritas muslim, seperti Australia, Selandia Baru, Thailand, Inggris, dan Brazil.
“230-an ribu jemaah haji, belum termasuk umrah, makan beras dari Thailand, ayam dari Brazil. Paradoks, kenapa tidak dari kita? Ini sekaligus tantangan bagi kita dan kita perlu membangunnya. Oleh karena itu, integrasi ini penting,” ucapnya.
Untuk itu, Nono menaruh harapan terhadap rencana pengembangan Islamic Financial Center yang tengah dibangun di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 sebagai _international sharia financial hub_.
“Kalau ini jalan, 60-an lebih bank syariah, ditambah 320-an OJK syariah, mudah-mudahan kekuatan ini bisa diintegrasikan,” imbuh Nono.
Ia juga mengatakan, negara-negara di Timur Tengah mempunyai banyak uang, tetapi tidak memiliki pasar, sehingga potensi kerja sama dengan mereka dinilai cukup besar, khususnya Qatar. Nono pun menekankan, perlu ada payung hukum yang jelas, sebab sistem hukum yang dianut berbeda.
“Mereka menganut sistem _Common Law_ (Inggris), sementara kita sistem _Civil Law_ (Prancis-Belanda). Perlu ada semacam kesepakatan, karena pusatnya mereka di London. _Common Law_ dan _Civil Law_, ini menjadi catatan,” ungkapnya.
Senada dengan Nono, Wapres juga berharap, Islamic Financial Center di PIK 2 dapat menjadi embrio bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
“Kita harapkan PIK bisa jadi embrionya,” pintanya.
Lebih jauh, Wapres mengemukakan, berbagai upaya pengembangan ekonomi syariah telah ditempuh pemerintah, antara lain, dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat pusat dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat daerah.
“KDEKS sudah terbentuk di 16 provinsi. Ada empat fokusnya. Industri halal, itu nomor satu. Maka, kita bangun zona-zona halal, kawasan-kawasan industri halal, karena tadi, masak justru produsen halal terbesarnya bukan di kita,” ujarnya.
Untuk menggugah minat investasi pengusaha nasional, tambah Wapres, pemerintah bahkan akan memberikan fasilitas kawasan ekonomi khusus (KEK) di kawasan-kawasan industri halal.
“Saya sudah bilang ke Menteri Keuangan, kasih fasilitas KEK. Sudah setuju. Jadi, kawasan industri halal itu nanti diberi fasilitas KEK. Itu untuk mendorong semua itu,” tuturnya.
Begitu pula kerja sama dengan negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Wapres menyatakan, pemerintah sudah mulai menjajakinya. Menteri Perdagangan, sebutnya, telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pengusaha Arab Saudi.
“Dubes Saudi Arabia ketemu juga bilang, Indonesia dengan China bagus, Arab Saudi dengan China bagus, tapi hubungan Saudi dan Indonesia kok belum terbangun. Saya bilang, ya kita mulai dari sekarang,” cerita Wapres.
Hadir mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (RR/RJP, rls)
