Jakarta, Mediaindonesia.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima Ketua Umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisol Nasar bin Madi beserta jajarannya, di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta, Senin (08/01/2024).
Dalam pertemuan tersebut, Wapres mengapresiasi Ormas Islam yang didirikan sejak 1914 ini, atas kontribusi nyatanya membangun bangsa, khususnya di bidang Pendidikan.
“Saya apresiasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah ini di bidang pendidikan sangat menonjol, saya kira kunci membangun SDM itu pendidikan, memang kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan dan didorong,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut, Wapres mengungkapkan bahwa dengan adanya pusat-pusat pendidikan yang dikembangkan di suatu daerah, diharapkan dapat melahirkan pusat peradaban yang menjadi ciri khas organisasi penggagasnya.
“Saya menganggap pusat pendidikan sebagai pusat peradaban. Seperti Islamic Civilization Center di Tashkent, Uzbekistan. Kita sebenarnya punya daerah yang berpotensi demikian, misalnya Al-Irsyad jadikan Purwokerto sebagai pusat peradaban ala Al-Irsyad,” tuturnya.
Wapres pun mengisahkan, pada zaman dahulu pusat peradaban dibangun dalam bentuk kesultanan atau kerajaan yang di dalamnya juga terdapat pemberdayaan ekonomi demi kemaslahatan umat. Menurutnya, saat ini harus dibangun pusat peradaban seperti itu dalam bentuk pusat pendidikan.
“Para pendahulu kita membangun pusat peradaban dalam bentuk kesultanan, seperti, Kerajaan Inderapura menjadi Pusat Islam di Sumatera Barat. Sekarang kita tidak mungkin membuat kerajaan, tapi pusat pendidikan dan pengembangan peradaban serta pemberdayaan ekonomi,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga memaparkan pentingnya gerakan-gerakan bersama Ormas Islam dalam upaya meningkatkan kemaslahatan umat.
“Gerakan-gerakan yang sifatnya kebersamaan, sekarang di bawah MUI. Ada gerakan masing- masing organisasi dan ada yang harus bersama. Ketika itu dibangun secara bersama, maka akan menggegerkan (membangkitkan masyarakat) ,” harap Wapres.
Ia pun mencontohkan, ekonomi syariah yang dulu menjadi arus baru ekonomi di Indonesia, karena terus menerus dan secara masif digaungkan bersamaan, saat ini telah mengakar di kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Halal itu sudah menjadi sebuah sistem, sudah menjadi industri. Sekarang sudah muncul di berbagai daerah Kawasan Halal, Aman, dan Sehat (KHAS), artinya kita mengedukasi masyarakat akan industri halal, di samping bisnis-bisnis syariah,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah Faisol Nasar menyampaikan bahwa organisasi yang ia pimpin saat ini merupakan Ormas Islam yang tetap pada pijakan-pijakan prinsip keilmuan, modernisasi, dan ukhuwah Islamiyah serta jauh dari politik praktis.
“Dalam berbangsa bernegara ini kita tidak terlibat jauh dalam politik praktis. Tetapi kita harapkan kepada segenap keluarga Al-Irsyad Al-Islamiyyah untuk aktif dalam pemilu, sesuai hati masing-masing,” tuturnya.
Sebagai informasi, Jam’iyat al-Islah wal Irsyad al-Islamiyyah berdiri pada 6 September 1914 yang mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang pertama, di Jakarta. Pada 11 Agustus 1915 pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan pengakuan hukumnya. Tokoh sentral pendirian Al-Irsyad adalah Al-’Alamah Syeikh Ahmad Surkati Al-Anshori, seorang ulama besar Mekkah yang berasal dari Sudan.
Al-Irsyad merupakan perhimpunan yang berakidah Islamiyyah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pendidikan, pengajaran, serta sosial dan dakwah bertingkat nasional. Al-Irsyad aktif turun langsung ke masyarakat, antara lain melalui Lembaga Amil Zakatnya memberi bantuan pada korban Gempa Cianjur dan Lombok, kemudian melalui PB Wanitanya, Al-Irsyad aktif memberikan bimbingan di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan, kegiatan pencegahan Stunting, dan PAUD.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Halim Muhammad, Ketua Dewan Sosial Fauzi Arfan, Ketua Umum PB Pemuda Izzuddin Bahalwan, dan Ketua PB Wanita Fahimah Askar.
Sementara, Wapres didampingi Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi serta Staf Khusus Wapres M. Nasir, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Robikin Emhas. (SM/SK-BPMI, Setwapres)
