Jakarta, Mediaindonesia.id – Pemerintah terus berupaya menurunkan prevalensi stunting ke angka 14 persen pada 2024. Tercatat, angka stunting pada 2022 sebesar 21,6 persen. Angka tersebut sudah mengalami penurunan sebesar 2,8 persen dari sebelumnya sebesar 24,4 persen pada 2021.
Namun, untuk mencapai target tersisa sebesar 7,6 persen dalam waktu kurang dari dua tahun ini, diperlukan intervensi strategis.
“Jadi, kalau kita mengacu pada 2,8 persen per tahun, kalau biasa-biasa saja [intervensinya], berarti kita hanya bisa 5 persen lebih. Padahal, mestinya kita menurunkan 7,6 persen. Jadi, 2024 hanya 16 persen, tidak sampai 14 persen. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengawali Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan _Stunting_ (PPS) Triwulan I Tahun Anggaran 2023, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Kamis (25/05/2023).
Lebih jauh, Wapres meminta, kabupaten-kabupaten yang berhasil menurunkan angka _stunting_ hingga lebih dari 10 persen dapat dijadikan model. Ia pun memaparkan kabupaten tersebut beserta pencapaiannya, seperti Pidie (11,5 persen), Nagan Raya (13,8 persen), Mandailing Natal (13,5 persen), Simalungun (10,6 persen), Langkat (12,9 persen), Fakfak (10 persen), Nias Barat (11 persen), Lampung Selatan (15,9 persen), dan Solok (15,9 persen).
“Jadi, ada beberapa kabupaten yang luar biasa tinggi yang mestinya kita jadikan model ya, kita replikasi,” imbau Wapres.
“Ada wilayah-wilayah yang penurunan lumayan, yaitu Sumatra Selatan 6 persen, Kalimantan Selatan 6 persen, Kalimantan Utara 5 persen,” imbuhnya.
Di sisi lain, Wapres mengharapkan, ada kebijakan khusus bagi daerah-daerah yang angka stunting-nya justru meningkat, yaitu Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Kalimantan Timur (Kaltim).
“Papua, Papua Barat, NTB, Kaltim ini mungkin perlu perhatian khusus,” sebutnya.
Selanjutnya, Wapres menekankan pentingnya alokasi anggaran secara tepat sasaran bagi program PPS.
“Karena ini masalah prioritas dan masalah yang Presiden sendiri sudah bilang bahwa 14 persen. Jadi, ini harus dicapai. Karena itu, dengan segala cara, salah satunya adalah anggarannya harus tepat sasaran,” tegasnya.
Selain itu, Wapres mendorong upaya pelibatan peran swasta. Menurutnya, imbauan kepada pihak swasta tersebut dapat berasal langsung dari Presiden apabila diperlukan.
“Dari laporannya Pak Menko [PMK], banyak daerah tambang dan perkebunan yang relatif banyak pengusaha kaya di situ, tapi _stunting_-nya tinggi. Harus ada langkah-langkah selain yang sudah ditempuh. Kalau perlu Presiden yang memberikan imbauan karena waktunya kan cuma 2 tahun. Harus ada short cut,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melaporkan pengoordinasian pelaksanaan program PPS, termasuk hasil pelaksanaan pendampingan terpadu di 12 provinsi prioritas dan hasil road show Menko PMK bersama kementerian/lembaga di 34 provinsi, dan juga rencana langkah-langkah yang diperlukan.
Ia mengungkapkan, road show ini ditujukan untuk menyinergikan dan menyimulasikan penanganan stunting bersama dengan kemiskinan ekstrem, karena data menunjukkan bahwa 60 persen kasus _stunting_ berada di keluarga miskin ekstrem.
“Apalagi, sebetulnya intervensinya juga tidak terlalu jauh berbeda, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitifnya. Misalnya, untuk intervensi lingkungan kemiskinan ekstrem itu sebetulnya juga sama dengan intervensi sensitif dari stunting.” tambah Muhadjir.
Selain Menko PMK, hadir pula dalam pertemuan ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Zumrotul Mukaffa. (RR/SK-BPMI, Setwapres)
