Kurang dari dua bulan jelang berakhir masa jabatan, Gubernur Edy Rahmayadi kembali mengangkat pejabat baru pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Padahal, Wakil Gubernur Musa Rajeksah sejak jauh hari telah mengingatkan untuk melakukan evaluasi.
Edy baru saja melantik tiga pejabat baru pada Senin (24/7) kemarin di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan.
Ketiganya ialah Lies Handayani Siregar sebagai Asisten Administrasi Umum, Suherman sebagai Staf Ahli Bidang Pendidikan Kesehatan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Hamdan Sukri Siregar sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumut.
Pejabat Asisten Administrasi Umum diangkat melalui proses rotasi jabatan karena dinilai tidak ada yang berkompeten. Sementara posisi staf ahli dipilih langsung oleh Gubernur. Hanya posisi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang namanya lolos seleksi Eselon II, yang digelar Pemprov Sumut sejak Juni 2023 lalu.
Menengok kembali berjalannya pemerintahan, Wakil Gubernur Musa Rajekshah telah mengingatkan Gubernur Edy Rahmayadi untuk melakukan evaluasi sejak 1 November 2021 lalu. Ijeck, sapaan akrab Musa, ingin Pemprov Sumut membangun sistem yang baik, bukan kedekatan emosional atau yang lainnya.
“Menurut saya pak, berulang kali kita sampaikan juga, ini harus ada tindakan tegas yang berdasarkan penilaian kinerja. Tidak berdasarkan emosional. Saya sudah sampaikan juga kepada BKD, tidak bisa berdasarkan emosional ataupun karena orang yang membawa. Harus dibangun sistem”, papar Ijeck dalam rapat bersama Gubernur dan para Kepala Dinas.
Ijeck kemudian menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menjaga wibawa saat bertemu dengan pemerintah pusat. OPD harus berpikir bagaimana membawa anggaran pusat ke Sumatera Utara.
Dia pun menyinggung salah seorang Kepala OPD yang berhalangan hadir saat ia minta mendampingi berjumpa dengan Kedutaan Belanda. Alasan yang diberikan hanya karena ingin mendampingi Dirjen Kementerian yang hadir dalam acara lainnya.
“Juga tolong Kepala Dinas Pertanian, jawaban anda kemarin sangat tidak enak di kuping saya. Saya minta mendampingi saya untuk datangnya Kedutaan Belanda, alasan anda karena Dirjen ada acara di UISU,” ungkap Ijeck.
“Dirjen datang bukan untuk pembangunan pak ke UISU itu, bukan pembangunan ke Sumut. Kalau cuma anda mau ngelus-ngelus Dirjen, kalau memang betul anda baik dengan Kementerian dan Dirjen itu, ada anggaran dari sana yang besar masuk ke Sumut,” tegas Ijeck.
Karena itu ia meminta kepada Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Kepala OPD. Setiap dinas harus berpikir bagaimana uang yang beredar di Sumatera Utara bertambah, dengan membawa anggaran pemerintah pusat.
“Ini juga tidak ada pak Gubernur, ini juga harus dievaluasi. Dinas-dinas ini harusnya juga mempunyai inovasi, kreatif untuk membawa anggaran itu ke Sumut. Kalau berharap hanya APBD pak, segini-segini aja pembangunan ini”, timpal Ijeck.
